Suasana pembacaan petisi oleh sejumlah warga dari kawasan pegunungan Jawa Barat dalam konferensi pers di Perpustakaan Bunga di Tembok, Kota Bandung, pada Senin, (8/6). (Foto: Violetta Kahyang Lestari Fauzi/SM).
Suaramahasiswa.info, Unisba– Sejumlah warga dari kawasan pegunungan di Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap dan membacakan petisi penolakan terhadap rencana ekspansi geothermal dalam konferensi pers di Perpustakaan Bunga di Tembok, Jl. Pasirluyu Timur No. 117A, Kota Bandung pada Senin, (8/6). Petisi tersebut memuat tuntutan penghentian proyek panas bumi yang dinilai berdampak pada ruang hidup masyarakat serta fungsi ekologis kawasan pegunungan.
Perwakilan warga dari empat kawasan pegunungan di Jawa Barat, yakni Gunung Ciremai, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, dan Gunung Halimun menyampaikan petisi yang berisi sejumlah tuntutan. Mereka meminta pemerintah menghentikan rencana proyek geothermal, menghentikan pembangunan yang dinilai berdampak pada lingkungan dan ruang hidup masyarakat, serta memperkuat sektor pertanian dan pelestarian kawasan pegunungan.
Salah seorang perwakilan warga, Ahmad Afif Yusuf, mengatakan konferensi pers tersebut digelar sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap rencana ekspansi geothermal di sejumlah kawasan pegunungan. Meski di wilayah seperti Gunung Ciremai dan Tampomas belum terdapat aktivitas eksplorasi secara langsung, status Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) masih menjadi perhatian warga.
Ahmad menambahkan, petisi tersebut ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk dorongan agar pemerintah daerah konsisten dalam menjaga kelestarian lingkungan pegunungan. Menurutnya, dampak proyek geothermal ini tidak hanya berpotensi dirasakan masyarakat kawasan pegunungan, tetapi masyarakat perkotaan yang juga bergantung pada pasokan air dan hasil pertanian.
“Karena geothermal ini kalau berbicara tentang dampak kerusakan cukup besar, bukan hanya untuk di wilayah PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas, Red) sendiri ataupun di wilayah pembangkitnya saja, tapi dampaknya tuh kan meluas,“ tuturnya saat diwawancarai pada Senin, (8/6).
Sementara itu, Maman Juherman selaku warga pun merasa risau dengan adanya proyek geothermal tersebut. Pasalnya, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.
“Pertama, pernah terjadi dua kali bencana longsor saat gunung itu kebakaran, terus kedua kalinya ditebang untuk dijadikan kebun penanaman tembakau. Itu areanya kecil sekali, geothermal ini kan bisa memakan lahan puluhan hektar,” ujar Maman.
Dirinya menilai, proyek geothermal ini perlu mempertimbangkan dampak yang mungkin dirasakan masyarakat sekitar pegunungan. Maka dari itu, pemerintah perlu mengkaji berbagai aspek sebelum melanjutkan proyek tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Heri Pramono selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, menilai penolakan terhadap proyek geothermal merupakan hal yang wajar karena berkaitan dengan ruang hidup masyarakat. Ia menyebut, proyek tersebut dikhawatirkan berdampak pada lingkungan dan sumber penghidupan warga yang bergantung pada sektor pertanian di kawasan pegunungan.
“Pemerintah sebagai dasar negara, dalam konteks dari Hak Asasi Manusia (HAM, Red) mereka punya kewajiban dan pemenuhan terkhususnya kepada kelompok ekonomi sosial dan budaya yang salah satunya adalah hak air terhadap lingkungan yang baik dan bersih,” jelas Heri.
Kendati demikian, Heri menekankan setiap kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan dampak lingkungan bagi masyarakat selingkung pegunungan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berfokus pada investasi tetapi juga kepentingan warga.
Terakhir, Ahmad berharap agar proyek geothermal di daerah Jawa Barat segera dihentikan. Senada, Maman berharap pemerintah mempertimbangkan alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengembangkan proyek geothermal yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.
“Saya berharap kepada pemerintah cobalah berpikir jernih untuk mewujudkan proyek geothermal, karena ini bakal menyengsarakan rakyat. Cobalah cari alternatif lain untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah, Red) jangan mengharapkan bersumber dari proyek geothermal,“ pungkasnya.
Reporter: Violetta Kahyang Lestari Fauzi/SM
Penulis: Dandi Pangestu Rusyanadi/SM
Editor: Linda Puji Yanti/SM
