Suara Mahasiswa 
Foto ilustrasi.
Suaramahasiswa.info, Unisba – Usai aksi teatrikal oleh Aliansi Mahasiswa Unisba di Acara Sidang Terbuka Senat Milad Unisba ke-60 pada Sabtu (17/11) lalu, Unisba pertimbangkan sanksi untuk Presiden Mahasiswa (Presma), Priyo Puji Laksono. Wakil Rektor III, Asep Ramdhan Hidayat beralasan aksi tersebut dirasa merugikan Unisba.
“Selain dia memberi ID Card kepada orang yang bukan seharusnya, Priyo juga memposisiskan sebagai presiden yang harus mempertanggungjawabkan kesalahan mahasiswanya,” jelasnya di Gedung Rektorat, Jalan Tamansari No. 20, Kamis (22/11).
Terkait bentuk sanksi, Asep belum memberikan kepastian karena keputusannya ada di rektor. Meskipun begitu, Asep memperkirakan kegiatan BEMU tidak akan dibantu sepenuhnya seperti biasanya. “Biasanya kita membantu full dalam kegiatannya tapi melihat kejadian kemarin kita juga tidak akan sepenuhnya membantu.”
Priyo mengungkapkan tidak ada sanksi pribadi terhadap dirinya, seperti kegiatan akademik. Hanya saja, kata Priyo, hingga kini hanya berbentuk sanksi sosial karena rasa kekecewaan dari pihak kampus.
Selain itu, Priyo menilai kekacauan di acara milad tidak akan terjadi jika Unisba memberikan ruang. Priyo membandingkan dengan acara Parlemen Kampus yang menghadirkan tokoh politik, salah satunya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom), Tengku Muhammad Radithya menganggap masalah ini tidak harus diperpanjang dan jangan sampai sanksinya merugikan kegiatan mahasiswa. “Jagan dibesar–besarkan karena aksinya pun tidak melibatkan banyak mahasiswa, terus juga enggak mericuhkan suasana milad,” ungkapnya. (Puspa/SM)
