Soroti Kondisi Bangsa, Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Jabar

Suaramahasiswa.info, Unisba- Aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Disaster” digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jl. Diponegoro No. 57, Kota Bandung pada Senin, (15/6). Aksi ini diinisiasi oleh gabungan Mahasiswa Perguruan Tinggi se-Jawa Barat dan masyarakat sipil sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi Indonesia yang kian kritis.

Koordinator Lapangan (Korlap), Ferry Anwar Musaddad menyampaikan bahwa sebelum aksi dilaksanakan, proses konsolidasi terlebih dahulu dilakukan di tingkat fakultas masing-masing. Selanjutnya, hasil konsolidasi tersebut dihimpun dan difasilitasi melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung (BEMU). 

Selanjutnya, massa aksi memulai perjalanan dengan berkumpul di Tangga Batu Unisba, kemudian melakukan long march menuju Graha Persib Sulanjana hingga berakhir di titik aksi DPRD. Ia mengatakan, setibanya di tempat, massa aksi langsung diblokade oleh aparat. 

 “Kita sudah dikawal Polisi, TNI (Tentara Nasional Indonesia, Red), entah itu Intel-Intel (Intelijen, Red) juga menandakan adanya kecacatan demokrasi di Indonesia, bahwa ketika kita memberikan aspirasi kita ingin yang terbaik tapi kami dianggap kriminal.” Ujarnya saat diwawancarai pada Senin, (15/6). 

Ferry menambahkan, aksi kali ini dilatarbelakangi oleh kondisi pendidikan yang dinilai belum menjadi prioritas utama. Selain itu, terdapat sejumlah anggaran yang dianggap belum mampu menghasilkan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tak hanya itu, tuntutan yang dilayangkan dalam aksi kali ini, yakni menghapuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Lebih lanjut, massa aksi menuntut penguatan nilai tukar rupiah serta pemberantasan korupsi. 

Menanggapi hal tersebut, salah satu massa aksi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Muhammad Farid Ghifari mengatakan, dirinya mengikuti aksi karena akumulasi keresehan yang sudah memuncak. Ia menilai, selama periode kepemimpinan Prabowo-Gibran yang belum genap dua tahun, belum ada satupun kebijakan yang merubah atau merepresentasikan suara rakyat.

 “Sudah banyak aksi-aksi dan sampai hari ini belum ada kebijakan apapun yang pada akhirnya bisa merubah ataupun bisa menjadi representasi masyarakat terkait masalah yang ada di Indonesia seperti itu,” katanya pada Senin, (15/6).

Menurutnya, persoalan Indonesia hari ini sudah melimpah ruah, dimulai dari Dwi Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang dinilai cacat. Kemudian, dilihat dari kebijakan-kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia.

Massa aksi lain dari Universitas Teknologi Digital, Sahara Delanur Hasanah ungkap alasannya mengikuti aksi ini karena melihat kondisi pemerintah yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah cenderung semrawut dan membawa penderitaan terhadap masyarakat. 

Sahara menyebut, persoalan yang diangkat pada aksi hari ini telah merepresentasikan keresahan masyarakat Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa salah satu keresahan yang utama berangkat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada mobilitas dan kondisi ekonomi masyarakat.

 Meski begitu, Sahara berharap pemerintah bisa berbenah dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dirasa tidak mensejahterakan masyarakat. “Tidak mungkin kita turun kalau tidak ada hal-hal yang harus dievaluasi atau apabila perlu, dicopot saja kebijakan-kebijakan yang masih bobrok, yang menyengsarakan rakyat,” jelasnya.

Di sisi lain, Farid berharap setiap tuntutan yang di ajukan dalam aksi kali ini dapat tercapai dan benar-benar sampai kepada pihak birokrat. Senada, Ferry berharap Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik mengingat banyaknya permasalahan negara yang ada sehingga tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Reporter: Violetta Kahyang Lestari Fauzi & Dandi Pangestu Rusyanadi/SM
Penulis: Siti Nur Halizah/SM
Editor: Siska Vania/SM