Suara Mahasiswa 
Massa aksi memenuhi depan Gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat (22/2). (Foto: Siska Vania/Job).
Suaramahasiswa, Unisba- Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat kembali digeruduk oleh ratusan massa aksi pada Jumat, (21/2). Aksi demonstrasi yang bertajuk “Indonesia Gelap” ini dilatarbelakangi oleh kesewenang-wenangan pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang serta sebagai ajang memberikan kesadaran terhadap masyarakat.
Salah satu koordinator massa aksi, Farhan Al-Farizy menyatakan bahwa pemerintah seolah-olah membuat keadaan negara menjadi baik-baik saja. Mereka, pemerintah, membuat Undang-Undang yang merugikan lalu menghapusnya seperti pahlawan.
“Banyak undang-undang yang dicoba namun seakan-akan pada akhirnya pemerintah kita tiba-tiba membuat statement nyatanya sebuah pahlawan dan pada akhirnya banyak para masyarakat ternina-bobokan melihat pemerintah seakan-akan baik-baik saja,” Ujarnya saat diwawancarai pada Jumat, (21/2).
Farhan melanjutkan, terdapat beberapa tuntutan yang masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Di antaranya UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU Agraria, UU perampasan aset, dan efisiensi anggaran.
Selain kepada pemerintah, Farhan mengatakan aksi ini sebagai bentuk penyadaran bagi masyarakat, pelajar, dan mahasiswa. “Melihat kondisi sekarang, sebagai seorang mahasiswa seharusnya melakukan diskusi terbuka atau kajian akademik untuk memikirkan bagaimana melawan negara ini gitu,” jelasnya.
Ia berharap, aksi ini dapat menjadi gerakan bersama bagi seluruh masyarakat. Selain itu, Farhan ingin kesadaran bersama dapat tercipta untuk kedepannya membuat perubahan yang menyejahterakan segala kalangan.
Salah satu massa aksi, Bobi Erlangga merasa geram dengan kondisi negara Indonesia hingga turut mengikuti aksi untuk menyambut kejahatan yang berdampak pada seluruh golongan. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembungkaman di berbagai ranah.
“Di bawah rezim militeristik, Indonesia menjadi gelap kehilangan arah, saya rasa harapan Indonesia emas di tahun 2045 tidak relevan lagi dengan melihat sektor-sektor didominasi oleh militer,” Ucap Bobi saat diwawancarai pada Jumat, (21/2).
Sementara itu, massa aksi lainnya, Celvin Weraldy yang mengikuti aksi untuk menyuarakan berbagai keresahan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. “Sebenarnya dari kita pun ingin berbicara langsung dengan perwakilan rakyat, namun ternyata tidak ada balasan sehingga tadi lumayan chaos lah, di depan gedung DPRD pun ada sedikit menyinggung terkait represifitas aparat kepolisian yang ada di depan gedung DPRD.” Ungkapnya.
Oleh karena itu, Boby dan Celvin berharap agar Presiden Indonesia saat ini mencabut instruksi pemangkasan pendidikan dan kembali pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Lebih lanjut, Bobi mengharapkan aksi ini bisa mendapat dukungan dari berbagai kelompok di Indonesia agar dapat mempercepat penyaluran tuntutan terkait anggaran fundamental.
Reporter: Siska Vania/Job & Nabil Fadilah Budiman/SM
Penulis: Alfira Putri Marcheliana Idris/SM
Editor: Melani Sri Intan/SM
