Merefleksikan Kebijakan Pendidikan Dua Periode Rezim Jokowi

Suaramahasiswa.info, Unisba.- Beberapa organisasi seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN) Bandung, Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS) Yogyakarta, dan Sahabat Walhi Jawa Barat menggelar aksi mimbar bebas dengan tajuk ‘Refleksi Kebijakan Pendidikan Dua Periode Rezim Fasis Jokowi’. Unjuk rasa ini digelar di depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No.22, Kota Bandung pada, Kamis (08/02).

Koordinator Lapangan (Korlap) mimbar bebas, Alwidya Syah Abdul Jabbar, mengungkapkan bahwa jika aksi ini adalah respon atas situasi masyarakat yang sering menyinggung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, selain memfokuskan ke aspek politik seorang sivitas akademika mesti memperhatikan aspek persoalan pendidikan.

“Rezim Jokowi dalam kedua periodenya ini juga bermasalah dalam sektor kebudayaan, salah satunya pendidikan. Pendidikan di pemerintahannya Jokowi itu semakin liberal, semakin nggak diurus sama negara, semakin komersil dan privat,”ujarnya saat diwawancarai pada Kamis, (08/02).

Alwi menjelaskan, Pendidikan yang semakin mahal menyulitkan masyarakat untuk mengaksesnya karena ketidaksesuaian biaya dengan taraf ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal itu, mimbar bebas ini bertujuan agar aspek pendidikan dapat lebih disuarakan oleh masyarakat dalam mengkritik pemerintahan Jokowi.

Ia melanjutkan, mimbar bebas ini akan diisi oleh orasi dari pembicara utama maupun para peserta yang ingin mengekspresikan diri. Pembicara utama terdiri dari FMN Bandung, Ketua UKSK UPI, Staff Kajian APATIS Yogyakarta, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran dan Koordinator Sahabat Walhi Jawa Barat. 

Salah satu peserta mimbar bebas, Fay, sebagai seorang pelajar di Bandung beranggapan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan potensi diri tapi juga dapat membantu dan mengembangkan potensi satu sama lain. Ia merasa jika mimbar bebas ini adalah ruang pertemuan dan diskusi untuk membahas persoalan pendidikan di kampus masing-masing.

Selain itu, Ichsan Nurdiansyah, Ketua BEM Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), ikut merasakan sendiri biaya kuliah yang semakin mahal di kampusnya. Ia beranggapan jika seharusnya pemerintah dapat membebaskan biaya pendidikan hingga jenjang perkuliahan, 

“Pemerintah harus mendengar dan mengevaluasi total dari segi kebijakan dan peran dari pemerintah itu sendiri, pemerintah harus bisa menekan lonjakan biaya dan juga memperlebar lagi akses pendidikan karena yang sekarang tuh, sangat sulit untuk diakses,” ujarnya saat diwawancarai pada, Kamis (08/02).

Reporter: Linda Pujiyanti & Sopia Nopita/Job

Penulis: Sopia Nopita/Job

Editor: Adelia Nanda Maulana/SM