Rakyat Bandung Lakukan Aksi Demonstrasi Menggugat Negara

Suaramahasiswa.info, Unisba- Ribuan masyarakat Jawa Barat (Jabar) dari berbagai elemen melakukan aksi demonstrasi menggugat Pemerintah Indonesia di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar pada Kamis, (22/8). Aksi tersebut diinisiasi oleh Front Rakyat Gugat Negara sebagai wadah atas keresahan masyarakat Jabar kepada pemerintah.

Perwakilan dari Front Rakyat Gugat Negara, Indra mengatakan aksi ini diikuti oleh masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, dosen, hingga masyarakat disabilitas. Pihaknya tidak menentukan tuntutan dalam demonstrasi kali ini, massa aksi diberi kebebasan untuk mengeluarkan suara mereka.

“Kami sendiri tidak membuat tuntutan yang pasti, seluruh hal tersebut dikembalikan kepada massa aksi untuk meluapkan emosi dan tuntutan mereka masing-masing,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis, (22/8).

Selain itu, Indra juga menjelaskan bahwa massa aksi menolak keras segala bentuk tirani dan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hingga hari ini. Aksi ini bukan hanya menyoal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), melainkan juga omnibus law, Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta RUU yang banyak terjadi saat ini.

Meskipun begitu, agenda selanjutnya setelah aksi ini belum ditentukan lagi dan akan didiskusikan bersama massa aksi. Indra sendiri berharap jika aksi ini akan menyebar luas hingga lingkungan terkecil masyarakat dan terus berkelanjutan. 

“Aksi ini bisa menyebar luas, bisa terus berkepanjangan, tidak hanya di kantung-kantung kota, di titik-titik kota, seperti DPRD hari ini, tapi bisa digalangkan– bisa diselenggarakan oleh masing-masing masyarakat yang merasakan ketertindasan,” tegasnya.

Kronologi Demonstrasi Rakyat Gugat Negara

Berdasarkan pantauan Suara Mahasiswa, massa aksi memulai demonstrasi dengan melakukan long march dari Tugu Toga Universitas Islam Bandung (Unisba) menuju Gedung DPRD Provinsi Jabar sekitar pukul 11.40 WIB. Kemudian, dilanjutkan dengan orasi dan mimbar bebas.

Demonstrasi terus berlanjut hingga sekitar pukul 16.18 WIB, massa aksi mulai mencoba memasuki lingkungan Gedung DPRD dengan mendobrak gerbangnya. Namun, pada pukul 18.02 WIB pihak polisi mulai berdatangan untuk membubarkan massa aksi dengan menembakkan water canon dan gas air mata ke arah massa aksi dan gerbang Gedung DPRD berhasil terbuka pukul 18.10 WIB.

Selanjutnya, pada pukul 18.35 WIB massa aksi memutuskan untuk mundur dan evakuasi menuju Kampus Unisba setelah didesak oleh aparat kepolisian. Sejumlah massa aksi mengalami luka parah dan ringan antara lain, cedera kepala, cedera tangan dan kaki, sesak napas, serta sakit kepala.

Tanggapan Beberapa Massa Aksi

Galuh Pangesti, massa aksi dari Grup Tari Karang Taruna ungkap alasannya mengikuti aksi ini karena menurutnya dinasti politik dan oligarki pemerintah yang terjadi saat ini tidak dapat dibiarkan. Ia pun berharap masyarakat dapat terus berjuang dan aksi kali ini tidak disepelekan oleh Pemerintah Indonesia.

“Saya harap kita punya tenaga panjang, nafas panjang untuk terus berjuang. tidak berhenti hanya di hari ini karena demo-demo yang udah-udah, aksi-aksi yang udah-udah, itu disepelekan sama penguasa. Harus ada revolusi dan harus ada perubahan,” ucapnya pada Kamis, (22/8).

Sejalan dengan Galuh, Rafli Trisno, salah satu Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati mengikuti aksi sebagai bentuk rasa marahnya akan kondisi politik saat ini. Rafli ucap harapannya agar kezaliman dan ketidakadilan di Indonesia dapat dihapuskan.

“Semoga aksi ini berdampak untuk politik Indonesia saat ini yang sedang tidak sehat. Saya juga memiliki kegeraman sendiri dengan kondisi politik saat ini,” ujar Galuh saat diwawancarai pada Kamis, (22/8).

Di sisi lain, Sugianto, salah satu massa aksi serta aktivis pendidikan ungkap dirinya berada di aksi ini karena ingin mengungkapkan keresahannya mengenai isu pendidikan di Indonesia yang tidak merata karena terhalang ekonomi dan daerah. Menurutnya negara seharusnya dapat menjamin rakyatnya mendapatkan pendidikan yang sama.

“Pemerintah harus membenahi sistem pendidikan di negara ini. Semoga pemerintah dapat mendengar suara kita hari ini, kalau perlu, seluruh mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan. Jika pemerintah saat ini bisa dilengserkan, lengserkan saja,” ujar Sugianto saat diwawancarai pada Kamis, (22/8).

Reporter: Sopia Nopita/SM & Alfira Putri Marchelina Idris/SM

Penulis: Adelia Nanda Maulana/SM

Editor: Syifa Khoirunnisa/SM