Suara Mahasiswa 
Suasana Taman Cikapayang Dago, Jl. Ir. H. Juanda No.79, Kecamatan Coblong, Kota Bandung yang dipenuhi oleh para peserta pesepeda kampanye Critical Mass Bandung pada Kamis, (26/12). (Foto: Muhammad Chaidar Syaddad/SM).
Suaramahasiswa.info, Unisba- Suasana Taman Sejarah Kota Bandung tampak berbeda ketika ratusan pesepeda dari berbagai wilayah Bandung Raya berkumpul mengikuti kampanye bersepeda yang digelar oleh Critical Mass Bandung pada Kamis, (26/12). Dari titik tersebut, rombongan pesepeda mengayuh pedal menyusuri Jalan Asia Afrika, Viaduct, Saparua, hingga Cikapayang sebagai bagian dari kampanye bersepeda di perkotaan.
Ayom selaku pesepeda dari Critical Mass Bandung menjelaskan, gerakan tersebut merupakan sarana bagi masyarakat untuk bergerak dan berpartisipasi di ruang kota. “Critical Mass secara hakikat sebenarnya sekadar alat, tools untuk masyarakat bergerak. Entah itu merespon infrastruktur kota, mengangkat sebuah isu yang ada di kota, mau itu transportasi, mau itu apapun,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis, (26/12).
Ayom menambahkan, kondisi jalur sepeda masih belum optimal karena pemanfaatannya kerap terganggu oleh parkir liar dan belum merata di berbagai wilayah. Menurutnya, situasi tersebut tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang masih memprioritaskan kendaraan bermotor sehingga pesepeda kerap berada di posisi terpinggirkan.
Adapun, Argus selaku anggota Bike to Work (B2W) Bandung menegaskan, Critical Mass merupakan bentuk teguran masyarakat terhadap negara dalam mobilitas perkotaan. “Nah, Critical Mass ini sebenarnya kritik keras di sebuah negara bahwa jalan raya bukan prioritas kendaraan bermotor. Ada hierarki pejalan kaki, sepeda, dan transportasi publik,” tegasnya pada Kamis, (26/12).
Selanjutnya, ia menuturkan bahwa kebijakan di Indonesia terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dinilai hanya berpihak pada pengguna kendaraan bermotor. Sementara, penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor turut berkontribusi terhadap pencemaran udara.
Argus melanjutkan, implementasi regulasi terkait keselamatan dan penyediaan fasilitas pesepeda yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung masih belum optimal. “Di situ udah ada aturan pesepeda, kategorinya apa, sampai ada pasal berapa deh saya lupa yang bahas lajur-lajur sepeda. Faktanya, hanya 70% dan itu pun kondisinya ada yang sudah hilang, rusak. Setiap akhir pekan, seperti di wilayah Dipati Ukur itu dipakai parkir,” tuturnya.
Di sisi lain, kampanye bersepeda ini turut memberi dampak bagi para peserta lainnya. Imel, salah satu peserta Critical Mass Bandung mengaku mulai rutin mengikuti kegiatan tersebut sejak tahun ini setelah bergabung dengan komunitas sepeda.
Sebelumnya, Imel mengaku belum memiliki kepercayaan diri untuk bersepeda sendirian di jalanan kota. “Dulu ngerasa nggak pede (Percaya Diri- Red) karena masih sedikitan, ya. Cewek-cewek sepedaan sendiri, di catcalling lah, kayak nggak pede aja,” ujar Imel saat diwawancarai pada Kamis, (26/12).
Ia mengharapkan masyarakat dapat menggunakan sepeda dalam aktivitas sehari-hari, baik untuk pergi bekerja maupun mobilitas ke ruang-ruang publik. Sementara itu, Argus berharap Pemerintah Kota dan masyarakat dapat bersama-sama menggunakan jalan raya sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
Terakhir, Ayom berharap penggunaan sepeda di perkotaan semakin ramai sehingga sepeda tidak lagi dipandang sebagai alternatif, melainkan menjadi transportasi utama dalam beraktivitas. “Kota yang sangat open kepada pesepeda adalah kota yang sangat transparan karena pesepeda nggak memojokkan pemerintah dan berarti pemerintah juga pro terhadap aspirasi masyarakatnya.” Tutup Ayom.
Reporter: Muhammad Chaidar Syaddad/SM
Penulis: Siti Nur Halizah/Job
Editor: Alfira Putri Marcheliana Idris/SM
