“Demonstrasi Dalam Perspektif Hukum dan HAM”

Roni Giandono, S. H selaku Komnas bagian pendidikan hukum dan HAM mengatakan,  demonstrasi merupakan perjuangan dalam menuntut hak. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat tentunya harus dipertanggung jawabkan.

“Seorang demonstran itu harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya. Dilandaskan dengan kepastian hukum, proposionalitas dan dilakukan secara musyawarah,” ungkapnya dalam diskusi tersebut.

Tak hanya itu, Kombes Pol Drs. Haroan Ritonga menjelaskan bahwa tindakan kepolisian dalam mengendalikan masa tentunya harus sesuai dengan ranah hukum. Kepolisian memiliki tugas pokok untuk menyelesaikan perkara terkait penyampaian pendapat di depan umum.

“Kepolisian bertugas untuk menjaga dan menertibkan. Pada dasarnya, penyampaian pendapat memang hak asasi yang dijamin namun, kepolisian berhak mengawasi agar kewajiban pengunjuk rasa tidak dilanggar,” tuturnya.

Teguh Komarudin sebagai ketua pelaksana berharap, dengan ruang studi ini mahasiswa bisa mengetahui lebih dalam asensi demostrasi yang sebenarnya. Sehingga, mereka bisa berfikir dan tahu demo yang benar serta konsekuensi yang akan didapatnya.

“Acara ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang demo yang sesuai dengan aturan. Dengan menghormati kebebasan hak dan aturan moral yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan sehingga tidak ada yang namanya anarki ketika berdemo,” pungkasnya.