Suara Mahasiswa 
Sidang Tengah Periode (STP) yang dihadiri oleh Keluarga Besar Mahasiswa Unisba (KBMU) pada Minggu (8/10/2017) di Student Center, Jalan Tamansari No. 1, Kota Bandung. Persidangan yang harusnya dihadiri KBMU, terhitung hanya empat orang peserta sidang yang tersisa hingga akhir diluar BEMU dan DAMU. Agenda evaluasi eksekutif Unisba ini menghabiskan waktu kurang lebih tiga hari.
Suaramahasiswa.info, Unisba – Evaluasi Kemenlu, Kemensospol dan Kemenag berjalan selama satu malam. Setelahnya pending sidang di buka pada minggu (8/10) pukul satu siang. Namun disayangkan undangan yang hadir justru semakin sedikit. Bahkan semakin malam terhitung hanya empat peserta sidang di luar BEMU dan DAMU yang mengikuti agenda ini sampai akhir.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi pembuka evaluasi siang itu. Dalam bahasannya peserta sidang meminta Kemendikbud bisa lebih merangkul dan membangun koordinasi dengan organisasi kedaerahan di Unisba. Tercatat program kerja yang terselenggara oleh kementrian ini; Scientific Writing Competition dan Festival Budaya. Evaluasi tambahan kementrian ini, berhubungan dengan kondisi internal, yakni BEMU yang sulit berpartisipasi dalam aktifitas membuat agenda jadi tak berarti.
Evaluasi yang ditujukan pada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) lebih banyak membahas terkait pembentukkan website yang menjadi program kerjanya. Pasalanya program kerja ini belum dapat dilaksanakan karena pendanaan dan muatan materi web yang masih belum lengkap. Muatan web ini direncanakan mengenai informasi UKM, LKM dan BEM-F yang ada di Unisba. Meski demikian beberapa aktifitas masih tetap berjalan.
Sebelumnya, mengenai dana web disebutkan bahwa anggaran yang disediakan ialah sebesar empat juta rupiah. Namun anggaran ini dipotong oleh Kemahasiswaan untuk perkara uang Raker yang harus di retur.
Sedangkan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) disulitkan dengan kelakuan anggotanya yang kurang aktif dalam kegiatan mereka. Dijelaskan bahwa surat peringatan pun sempat dilayangakan. Pembahasan lainnya dari kementrian ini yakni mengenai Porseni dimana beberapa cabang olahraga tidak dimasukan dalam kompetisi salah satunya volly. Pendanaan dalam Pom kali ini melalui dua tahap pencairan. Di luar hal itu kementrian ini pun masih melakukan beberapa aktifitas lainnya.
Penguatan dan pengembangan internal yang merupakan bagian dari tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun memiliki pekerjaan rumah yang harus diperbaiki dalam sisa periode BEMU tahun ini. Mendorong organ intra agar lebih aktif dan tetap hidup menjadi salah satu poin evaluasi untuk Kemendagri. Dalam hal ini, Kemendagri diharap bisa berkomunikasi lebih intens dengan UKM dan LKM. Kemendagri sendiri berhasil melaksanakan satu program kerjanya yakni Malam Keakraban (Makrab). Sayangnya poin-poin dalam Makrab yang dibahas KBMU hingga saat ini belum ada yang jebol.
LDKM yang juga menjadi program lain tak mampu dilaksanakan oleh kementrian ini. Sekali lagi anggota pengurus yang kurang berpartisipasi juga menjadi kendala dalam pengerjaan program maupun aktifitas Kemendagri.
Hal yang agak berbeda terjadi di Kementrian Keuangan, mentrinya Intan Nurmillati yang mengundurkan diri dalam tiga bulan pertama disebut-sebut menjadi hambatan kinerja kementrian ini. Disebutkan dalam evaluasi seharusnya kekosongan ini cepat diisi, namun nampaknya hingga saat ini jabatan tersebut masih kosong –satu staf Kementrian Keuangan dibantu oleh anggota Kementerian Agama (Kemenag).
Kementrian yang sempat melakukan reshuffle pun terjadi di Sekretaris Negara. Anggota yang mulanya berjumlah dua orang bertambah menjadi tiga. Namun secara kinerja kementrian inipun tak lepas dari evaluasi. Poin pertama yang disebutkan ialah tidak maksimalnya penggunaan dan perawatan inventaris. Hal lain yang dikomentari ialah tidak adanya upgrading berkala yang dilakukan oleh Sekretaris Negara hingga mengakibatkan ketidaktahuan beberapa staf mengenai surat menyurat pun administrasi.
Pucuk kepemimpinan kabinet harmonis inipun tak lepas dari evaluasi. Beberapa keputusan dan tindakan oleh dua orang di pucuk kepemimpinan yang dirasa kurang bijak dan lamban menjadi evaluasi mereka.
Evaluasi yang kemudian, diakui oleh keduanya bahwa itu merupakan suatu kesalahan ialah mengenai uang Raker yang digunakan untuk agenda lain. Namun sangat disayangkan jika penyelesaian perkara ini agak lamban hingga beberapa proker kementrian banyak terhambat dalam pendanaan. Permasalahan ini pun baru selesai minggu-minggu sebelum STP diselenggarakan. Tepatnya proker Kemendagri terkait kajian hukum, merupakan agenda pertama yang dananya cair dari uang Kemahasiswaan setelah ada perkara ini. Dijelaskan bahwa uang dua juta ini di retur dengan cara mengurangi anggaran dana untuk beberapa proker lainnya.
Selain hal itu, kontroling yang dilakukan oleh kedua pucuk pimpinan ini dipandang kurang maksimal oleh peserta sidang. Hingga beberapa program kerja kementrian terselenggara, namun tidak maksimal. Moch Ilham mahasiswa Fakultas Teknik 2012 menjelaskan jika progresifitas dan hampir seluruh proker BEMU belum maksimal.
“Dalam hal ini Presma dan Wapresma lah sebagai penanggung jawab umum, bertanggung jawab terhadap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan proker. Yang pada kenyataannya belum ada yang maksismal,” tungkasnya saat ditemui pada Rabu (11/10).
Persidangan inipun ditutup dengan rekomendasi untuk BEMU dan DAMU setelah STP. Mulanya rekomendasi untuk BEMU ini dipaparkan secara rinci. Namun, setelah ditimbang rencana DAMU yang akan melakukan kongres di bulan Desember membuat ajuan itu dirasa sulit untuk direalisasikan. Akhirnya poin rekomendasi hanya bisa sebatas pemaksimalan tupoksi pengurus BEMU. Hal itu tidak hanya berlaku untuk BEMU namun juga DAMU.
Keputusan kongres yang dipercepat ini dijelaskan dalam sidang untuk re-periode. Hal ini dilakukan karena anggaran DAMU terpotong. Mereka berharap ketika pengembalian periode dilakukan, ke depannya anggaran tak perlu ada yang dipotong. Pembahasan inipun menjadi penutup dalam sidang STP BEMU 2016-2017. Tepat sekitar pukul sembilan malam presidium sidang mengetuk palu tiga kali pertanda sidang ditutup. (Ressy R. Utari/SM)
