Aliansi Mahasiswa Jawa Barat Gelar Aksi Imbas Kebijakan Pemerintah

Suaramahasiswa.info, Unisba- Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia di Ambang Krisis: Rakyat Bangkit Rebut Kedaulatan” di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung pada Kamis, (11/6). Aksi tersebut diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. 

Koordinator Lapangan (Korlap), Muhammad Nurryzki mengatakan bahwa aksi tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari hasil konsolidasi yang dilakukan beberapa hari sebelumnya. Adapun aksi kali ini membawa sekitar 15 tuntutan terkait melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga dwifungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Hasil dari konsolidasi tersebut menyepakati bahwasanya kita bakalan aksi dikarenakan saat ini banyak gitu berita dari kebijakan-kebijakan rezim yang terus menindas rakyat,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis, (11/6). 

Aksi kali ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Rema Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui kesepakatan kolektif dari berbagai kampus. Beberapa kampus yang terlibat antara lain Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), UPI Purwakarta, UPI Bumi Siliwangi dan sejumlah perguruan tinggi lainnya.

Selanjutnya, aksi ini diawali dengan long march dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat menuju Gedung DPRD Jawa Barat. Setelah itu, massa aksi kemudian menggelar orasi, pembacaan tuntutan, serta diakhiri dengan pembacaan pers rilis.

Nurryzki menambahkan, aksi hari ini cukup memantik pergerakan di Kota Bandung dan membangkitkan kesadaran berbagai elemen masyarakat maupun mahasiswa. Ia menuturkan, setelah aksi ini akan dilakukan evaluasi untuk kemudian menggelar aksi lanjutan. 

Salah satu massa aksi dari UPI, Feisha Faldiansyah, mengaku tergerak untuk mengikuti aksi setelah mengikuti kajian di kampus terkait kebijakan pemerintah. “Saya bangun tidur udah ada kebijakan baru itu sangat amat luar biasa, ya, ketika kita bangun harusnya kita produktif, kita semangat tapi malah ngedrop gitu,” ucap Feisha.

Feisha merasa puas dengan aksi kali ini karena dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan berhasil menarik perhatian media. Menurutnya, apabila DPR mulai memperhatikan isu ini maka tuntutan yang disampaikan harus dikawal hingga menghasilkan solusi konkret. 

Berbeda halnya dengan Feisha, massa aksi lainnya dari Universitas Terbuka (UT), Ragul Morgan, menganggap aksi kali ini kurang memuaskan karena dijaga oleh aparat. Ia menyebut, aksi ini digelar untuk menyampaikan berbagai kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki. 

“Kita kan sebenarnya ingin menyampaikan pada DPR, ya, yang melayani aturan itu DPR bukan mereka (Aparat, Red), karena jalan pemerintah juga seharusnya kan demokratis, ya, dari kita juga untuk kita tapi ini kesannya malah dari mereka untuk mereka. ” Tuturnya pada Kamis, (11/6). 

Ragul menuturkan, tuntutan utama dalam aksi tersebut berkaitan dengan pelemahan nilai rupiah yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus bersama-sama menyampaikan kepada pemerintah bahwa persoalan tersebut bukan masalah kecil.

Meski begitu, Ragul berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat mundur dari jabatannya dan Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjalankan perannya sebagai Wakil Presiden. Sementara itu, Feisha berharap aksi tersebut dapat menunjukkan bahwa masyarakat mampu menyampaikan aspirasi berdasarkan kajian dan bukti. 

Terakhir, Nurryzki berharap masyarakat terutama buruh dan petani semakin sadar terhadap kondisi Indonesia saat ini. “Semoga masyarakat yang tertindas semakin sadar dengan keadaan Indonesia sekarang dan turut aktif dalam gerakan politik untuk membela hak-haknya sebagai masyarakat,” pungkasnya. 

Reporter: Dandi Pangestu Rusyanadi/SM

Penulis: Siska Vania/SM

Editor: Violetta Kahyang Lestari Fauzi/SM