Suara Mahasiswa 
Gerakan Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM) melakukan aksi demo di depan Gedung Sate Bandung (6/9), guna menolak kenaikan Uang Minimum Kota (UMK) yang hanya 20%.
Suaramahasiswa.iinfo, Bandung – Para buruh Jawa Barat yang tergabung dalam Gerakan Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM), menggelar aksi demo di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jln. Diponegoro no 34, Kamis (6/9). Demo tersebut adalah aksi mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2014 nanti, yang menyatakan Presiden RI akan menaikah Upah Minimum Kota (UMK) buruh yang hanya dibatasi 20%.
Pelaksanaan aksi di depan pengadilan Bandung pun guna menunggu kesimpulan sidang, namun baru akan dibacakan 26 September nanti. Para aksi meneruskan demo didepan gedung sate untuk mengingatkan pemerintah agar menjalankan Jaminan sosial. Selain itu guna menghapuskan sistem kerja Outsourcing yang tidak sesuai UU serta menolak upah murah.
Dalam siaran Pers FSPMI-KSPI, mentri tenaga kerja Muhaimin menuturkan upah buruh tahun depan (2014) yaitu maksimal 10 % diatas inflasi. “Inpres ini akan merinci batasan kenaikan maksimal upah buruh ditahun depan, yaitu maksimal 10 % diatas inflasi tahunan,” tutur Muhaimin.
Penuturan Muhaimin ditentang para buruh, Sabilar Rosyad selaku DPW FSPI Jawa Barat mengungkapkan, sangat logis menaikan upah sebesar 50 %. Alasannya adalah daya buruh yang menurun akibat kenaikan harga BBM, nilai kenaikan upah minimum pun bukan ditentukan oleh kemampuan industri padat karya, tetapi ditentukan oleh biaya hidup layak. Buruh dan rakyat tidak henti-hentinya dimiskinkan secara sistem.
“Sangat-sangat logis, kenaikan UMK diatas 50 %, karena tidak ada nyatanya untuk memberi bantuan terhadap buruh seiring kenaikan harga BBM, maka itu sangat realistis menaikan UMK diatas 50% tahun 2014 dimasing-masing kota,” ungkap Rosyad.
Para aksi mengharapkan lewat tuntutannya supaya gugatan mereka mengenai penolakan. Dipenuhi, jika tidak, mereka akan melakukan mogok kerja “Kita akan mogok kerja kalau hasilnya tidak dikabulkan,” tegas Rosyad yang juga sekretaris dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). (Adil Nursalam/SM)
