Suara Mahasiswa 
Sejumlah mahasiswa mengepalkan tangan saat mengikuti aksi menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di perempatan Taman Cikapayang Dago pada Selasa, (13/10). (Foto: Siska Vania/SM).
Suaramahasiswa.info, Unisba- Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat menggelar aksi menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Selasa, (13/10). Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan berbagai persoalan yang hingga kini belum terselesaikan.
Aksi ini dilakukan dengan long march dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju) ke Taman Cikapayang Dago dengan diikuti sekitar seratus massa aksi. Di sepanjang jalan, massa aksi berorasi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
Koordinator Wilayah (Korwil), Sanditya Saputra, mengatakan aksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan di Indonesia. Menurutnya, banyaknya persoalan yang belum terselesaikan menunjukkan kegagalan tata kelola pemerintah yang harus segera dievaluasi.
“Mencoba menyadarkan masyarakat bahwasannya situasi kondisi negara kita hari ini sedang tidak baik baik saja dan tata kelola pemerintahan yang memang dipimpin hari ini oleh bapak Presiden Prabowo Subianto itu gagal,” katanya saat diwawancarai pada Selasa, (13/10).
Sanditya menuturkan, aksi kali ini belum membawa tuntutan khusus karena masih menjadi langkah awal untuk menggelar aksi lanjutan dengan eskalasi yang lebih besar. Meski demikian, ia menyoroti respons pemerintah terhadap berbagai persoalan, terutama yang terjadi di Kalimantan, Sumatra, dan Papua.
Selain itu, ia juga menyayangkan pengamanan aksi yang dinilainya berlebihan. “Cuma yang sangat disayangkan aksi hari ini itu kita seperti teroris gitu. Bisa dilihat berapa ribu personel yang hari ini menjaga dan mungkin bisa mempengaruhi mental kita, cuma kami menyatakan kami tidak takut dengan aparat sebanyak apapun,” ucapnya.
Selain penanganan bencana, akses pendidikan turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Hasby Aufa As Sidiq, salah satu massa aksi dari Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University) menilai sistem desil dalam penentuan penerima bantuan perlu dievaluasi karena berpotensi menghambat akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
“Dari segi pendidikan, segi ekonomi malah makin bobrok dengan adanya desil, waktu itu anak tukang becak yang sedang berkuliah S1 (Strata 1, Red) asalnya mendapatkan KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Red), namun karena ia mendapatkan desil 9 anak itu tidak bisa melanjutkan perkuliahan karena terhalang biaya, “ ungkapnya.
Sementara itu, massa aksi lainnya, Intan Nur Cahya, menuturkan keikutsertaannya dalam aksi tersebut dilandasi keinginan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah yang terdampak bencana. Ia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Merah Putih (Kopdes) yang dinilai perlu dievaluasi.
“Seperti perbaikan MBG itu belum, ya, sampai per saat ini malah ada pembangunan baru gitu Kopdes. Terus terkait bencana hari ini pun kemarin itu belum dievaluasi sampai ada bencana baru di Kalimantan,” tutur Intan.
Ke depan, Intan berharap mahasiswa tetap konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat. Sementara Hasby harap aksi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pada isu-isu yang beredar sehingga bisa membawa perubahan dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Reporter: Fajar Al Fariji/SM
Penulis: Siti Nur Halizah/SM
Editor: Linda Puji Yanti/SM
