Suara Mahasiswa 
Potret mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) saat menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Evaluasi atau Revolusi” pada Senin, (2/11). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut evaluasi terhadap jalannya pemerintahan dan kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. (Foto: Siti Nur Halizah/SM).
Suaramahasiswa.info, Unisba- Gelombang demonstrasi kembali bermunculan di sejumlah daerah di Indonesia sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari isu lingkungan, pendidikan, hingga ekonomi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan sejauh mana pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat.
Hal tersebut terlihat dalam aksi damai Greenpeace di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Selasa, (20/10/2026) yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan isu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang menjadi atensi khusus, Greenpeace mendesak pemerintah segera mengambil langkah penanganan yang konkret.
Kritik serupa disuarakan mahasiswa dari berbagai universitas dan elemen masyarakat melalui aksi #IndonesiaSadar yang digelar serentak di sejumlah kota. Meluasnya aksi ini menunjukkan bahwa keresahan terhadap kebijakan pemerintah bukan hanya datang dari satu kelompok saja.
Dampak dari Sikap Abai Pemerintah
Di tengah aksi yang terjadi, pemerintah menyatakan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari upaya merawat demokrasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia juga menyebut isu lingkungan, ekonomi, dan pendidikan sebagai persoalan yang menjadi perhatian pemerintah.
Namun, pernyataan tersebut belum tentu menjawab keresahan masyarakat. Respons pemerintah yang cenderung normatif dan defensif, ditambah kebijakan yang belum sepenuhnya menjawab tuntutan, membuat aspirasi publik berisiko berhenti sebatas didengar tanpa penyelesaian yang jelas.
Kondisi tersebut lambat laun dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika aspirasi terus diabaikan tanpa langkah yang pasti, kekecewaan publik dapat semakin meluas dan memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Dampaknya turut mengancam kepedulian generasi muda. Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, menilai lambannya pemerintah merespons tuntutan massa aksi dapat memicu sikap apatis generasi muda dan mengurangi kepedulian mereka terhadap persoalan serta kemajuan negara.
Apa yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah?
Untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, pemerintah perlu menanggapi setiap tuntutan dengan serius dan terbuka, bukan sekadar janji belaka. Setiap tuntutan harus disertai tindakan nyata agar kesungguhan pemerintah tidak berhenti sebatas ucapan.
Selain itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil agar mereka bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung. Perkembangan setiap tuntutan pun harus disampaikan secara terbuka agar publik dapat mengawasi sejauh mana pemerintah menepati komitmennya.
Oleh karena itu, tuntutan publik seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan kinerjanya. Sebab, keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari meredanya demonstrasi, tetapi juga dari kesungguhannya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Penulis: Siti Nur Halizah/SM
Editor: Siska Vania/SM
