Program MBG Bisa Jutaan, Guru Honorer Masih Andalkan Pengabdian

Suaramahasiswa.info, Unisba– Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp355 triliun sedang menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini. Besarnya dana yang digelontorkan menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. 

Namun, dibalik besarnya anggaran tersebut, muncul ironi yang menjadi sorotan masyarakat terutama terkait kesejahteraan guru honorer. Alih-alih menyejahterakan guru, pemerintah justru lebih memilih untuk menyuapi program MBG. Padahal, pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam membangun kualitas bangsa.

Sebagian guru honorer bahkan masih menerima gaji yang jauh dari kata layak. Sementara, mereka tetap memikul beban kerja dan tanggung jawab besar dalam mendidik generasi bangsa setiap hari.

Menurut survei IDEAS, sebanyak 74 persen dari 403 guru honorer di 25 provinsi Indonesia memiliki penghasilan dibawah Rp2 juta per bulan dan sekitar 20,5 persen masih menerima gaji dibawah Rp500 ribu. Tidak hanya itu, guru honorer juga mengalami keterbatasan akses terhadap tunjangan, jaminan kesehatan, dan kepastian karier.

Keresahan yang terjadi malah dijawab oleh pemerintah melalui kebijakan yang terdengar tidak masuk akal. Ketika adanya program seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penataan database tenaga non-ASN, serta peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi guru honorer untuk mengajar menjadi sebaliknya.

Kebijakan pengangkatan melalui jalur PPPK memang menjadi harapan baru bagi guru honorer, namun pelaksanaannya masih dianggap belum merata. Kuota yang terbatas, proses seleksi yang ketat, hingga perbedaan kemampuan anggaran daerah membuat banyak guru honorer belum bisa merasakan perubahan nyata.

Nasib ini berbanding terbalik dengan pegawai operasional MBG yang berpotensi menerima penghasilan yang jauh lebih besar. Dalam skema yang beredar, pegawai operasional MBG diperkirakan memperoleh total pendapatan sekitar Rp5,7 juta hingga Rp8,1 juta per bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, serta uang makan dan transportasi.

Secara normatif, pemerintah mengatakan program MBG berupa refleksi dari tingginya angka kejadian stunting dan menjadi salah satu permasalahan yang mengakar bagi tumbuh kembang anak. Pemerintah menilai bahwa program ini dianggap memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial masyarakat dengan mengupayakan pencegahan stunting.

Program MBG memang untuk mendukung kesehatan dan perkembangan anak, akan tetapi keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kecukupan gizi siswa. Guru sebagai pihak pendidik, pembimbing dan pembentuk karakter peserta didik juga memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kedua komponen generasi yakni gizi dan kecerdasan tidak dapat dipisahkan begitu saja. Antara kebijakan populis dan kebijakan jangka panjang seharusnya pemerintah mengetahui bahwa kedua komponen tersebut perlu diberlakukan secara beriringan tanpa mengebiri salah satunya.

Disela itu, ketidaksejahteraan guru honorer dapat berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Misalnya, guru honorer yang harus mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup membuat tenaga dan fokus mereka terbagi sehingga proses pembelajaran menjadi kurang optimal.

Hal tersebut dibuktikan melalui kasus yang terjadi di Kota Bandung, disaat 3.144 guru honorer dilaporkan belum menerima gaji sejak januari 2026 akibat kendala regulasi terkait. Akibatnya, sejumlah guru terpaksa meminjam uang, mencari pekerjaan sampingan, hingga menjadi pengemudi ojek online untuk bertahan hidup.

Rendahnya kesejahteraan guru honorer juga dapat menurunkan motivasi dan semangat pengabdian. Guru yang hidup dalam tekanan ekonomi cenderung menghadapi beban mental yang lebih besar. Jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa solusi jelas, maka bukan tidak mungkin profesi guru akan semakin kurang diminati oleh generasi muda.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan, implementasi yang belum merata membuat banyak guru honorer masih harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sehingga, muncul anggapan bahwa perhatian pemerintah terhadap guru honorer masih berbanding jauh dari program MBG dengan dukungan anggaran lebih besar dan realisasi yang lebih cepat.

Maka dari itu, perhatian pemerintah harus berjalan beriringan dengan upaya nyata peningkatan kesejahteraan guru honorer agar pembangunan sumber daya manusia dapat dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya dari segi kesehatan, melainkan dari segi kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidiknya.

Penulis: Wiam Fadlul Rahman/SM

Editor: Adelia Nanda Maulana/SM