Suara Mahasiswa 
Potret massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat di Kota Bandung membawa poster berisi keresahan terhadap dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran pada Selasa, (20/10). (Foto: Siti Nur Halizah/SM).
Suaramahasiswa.info, Unisba- Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil di Kota Bandung menggelar aksi demonstrasi di Jalan Asia Afrika pada Selasa, (20/10). Dalam aksi tersebut, massa aksi mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Massa aksi melakukan long march dengan rute melintasi Jalan Asia Afrika, Simpang Lima, Teras Braga, Braga Panjang, hingga Braga Pendek. Rangkaian aksi juga diisi dengan berbagai penampilan kebudayaan, orasi, puisi, dan teatrikal.
Koordinator Lapangan (Korlap), Dedes, mengatakan massa membawa empat belas tuntutan, termasuk penghapusan monopoli tanah dan perwujudan reforma agraria. Ia menyebut, kebijakan pemerintah saat ini justru merugikan masyarakat.
“Untuk tuntutan pertama, kita ingin menghancurkan monopoli tanah dengan apapun alasannya itu. Mulai dari ketahanan pangan yang itu termasuk dalam reforma agraria palsu, itu ingin kita hancurkan dengan mewujudkan reforma agraria sejati karena segala kebijakan yang lain dari Prabowo-Gibran itu adalah kebijakan yang berkhianat kepada rakyat.” Katanya saat wawancarai pada Selasa, (20/10).
Dedes turut menyoroti pengerahan aparat kepolisian dalam aksi tersebut. Ia menyatakan, aksi ini bisa terus bereskalasi secara berkelanjutan jika pemerintah masih menyengsarakan masyarakat.
Sementara itu, Abdullah Azzam Al Khairi, mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad), mengikuti aksi tersebut karena menilai pemerintah telah merampas hak-hak rakyat. Ia juga merasakan kondisi ekonomi keluarganya yang semakin sulit serta persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang belum terselesaikan.
“Karena saya sendiri merasakan dampaknya sebagai rakyat biasa. Dan saya melihat dari keluarga saya bahwa makin lama keluarga saya mengalami kejatuhan dalam hal ekonomi, bahkan setelah Prabowo naik banyak bencana alam yang belum teratasi, Karhutla yang makin marak dimana-mana bahkan sampai ke internasional gitu. ” Ujarnya saat diwawancarai pada Selasa, (20/10).
Massa aksi lainnya, Muhammad Nur Riijki dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), menuntut pemerintah memberikan jaminan kebebasan untuk berorganisasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga mendesak pemerintah memenuhi janjinya soal pendidikan gratis.
“Banyak mahasiswa, banyak para siswa yang lainnya sulit untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Nah, apalagi pendidikan saat ini di Perguruan itu semakin mahal, itu menjadi titik penting,” ujarnya saat diwawancarai pada Selasa, (20/10).
Selain itu, Lia dari perwakilan Forum Dago Melawan, menyebut dirinya mengikuti aksi ini untuk menyuarakan kondisi masyarakat yang belum sejahtera. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan porsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kurang layak.
“Mengikuti aksi hari ini kita menyuarakan suara hati rakyat, warga rakyat Indonesia yang katanya sudah sejahtera, itu belum kita dapatkan sampai saat ini,” ungkap Lia saat wawancara pada Selasa, (20/10).
Terkait evaluasi kebijakan, Abdullah berharap pemerintah bisa lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Sedangkan Lia dan Muhammad Nur berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakannya di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, hingga sosial karena dianggap sudah semakin memprihatinkan.
Reporter: Siska Vania/SM
Penulis: Siti Nur Halizah/SM
Editor: Linda Puji Yanti/SM
