Suara Mahasiswa 
Potret beberapa mahasiswa membentangkan banner tuntutan di tengah barisan massa aksi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di Taman Cikapayang Dago, Kota Bandung, pada Rabu, (28/10). (Foto: Siska Vania/SM)
Suaramahasiswa.info, Unisba- Sejumlah mahasiswa dari berbagai Perguruan tinggi di Jawa Barat memperingati hari Sumpah Pemuda dengan menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Sumpah Pemuda Aksi di Jalan” pada Rabu, (28/10). Aksi ini bertempat di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dan Taman Cikapayang Dago.
Koordinator Lapangan (Korlap), Qi Syufa Nazly Fajar, mengatakan ada beberapa tuntutan yang diangkat pada aksi kali ini. Di antaranya, penetapan bencana nasional Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan dan menuntut perusahaan yang menjadi biang terjadinya peristiwa tersebut.
Aksi ini juga membawa sejumlah tuntutan lain, salah satunya terkait transparansi anggaran negara. Selain itu, massa aksi mendesak evaluasi terhadap anggaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Terkait jaminan demokrasi kenapa kita menuntut hal tersebut karena beberapa kawan-kawan kita itu dijemput oleh aparat kepolisian di saat mereka melakukan demokrasi,” tutur Syufa pada Rabu, (28/10).
Syufa menuturkan, rute aksi dimulai dari Tugu Toga Universitas islam Bandung (Unisba), lalu dilanjutkan ke Jalan Sulanjana dan berhenti di depan Gedung DPRD Jawa Barat untuk melakukan orasi dan menyampaikan aspirasi. Setelah itu, massa bergeser ke depan Taman Cikapayang sebagai titik akhir lokasi aksi.
Sementara itu, pelaksanaan aksi kali ini tidak terdapat banyak kendala. Syufa menyebut, kesadaran mahasiswa yang kurang terhadap Organisasi Mahasiswa (Ormawa) membuat aksi ini menjadi pemantik awal bagi mereka untuk akhirnya turut mengikuti.
Salah satu massa aksi, Hafian herdiansyah, mengatakan ia sudah lama tertarik dengan isu nasional sehingga hal itu menjadi dasar bagi dirinya untuk mengikuti aksi ini. “Saya menyadari bahwa peran mahasiswa itu sangat penting untuk membantu agar isu-isu nasional itu terangkat dan dapat didengar.” Katanya.
Terkait isu yang dilayangkan, Hafian menyoroti kurang tanggapnya pemerintah dalam hal penanganan dan pencegahan Karhutla. Ia menilai lambatnya alokasi dana yang turun berbanding terbalik dengan realita media yang menayangkan betapa parahnya kondisi wilayah di sekitar bencana Karhutla.
Adapun massa aksi lainnya, Muhammad Alief Rachman secara tegas memberikan rapor merah kepada Prabowo-Gibran atas ketidakbecusan terhadap karhutla yang terjadi. Ia juga menyebut perlu adanya evaluasi dalam penanggulangan Karhutla sebelum masa kepemimpinannya berakhir.
Alief juga menyoroti dana Karhutla yang dikorupsi dan pemborosan anggaran melalui penambahan jumlah kabinet yang perlu dievaluasi pemerintah. “Melihat dana Karhutla yang dikorupsi oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Red) dan juga pemborosan anggaran dengan adanya banyak kabinet seperti wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden, Red) dan dewan-dewan yang lainnya itu juga harus diselesaikan.” Ujarnya saat diwawancarai pada Rabu, (28/10).
Di akhir ia berharap presiden hendaknya turun langsung untuk dapat mengetahui keadaan rakyatnya. Hal itu perlu dilakukan agar dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di Kalimantan dan pelosok-pelosok negeri lain.
Reporter: Siti Nur Halizah, Siska Vania, Fachmi Dwi Gunawan & Kelvin Rizqi Pratama/SM
Penulis: Violetta Kahyang Lestari Fauzi/SM
Editor: Siska Vania/SM
