Suara Mahasiswa
Oleh: Sugiharto Purnama
Tahun ini adalah tahun di mana banyaknya kejutan praktis mewarnai kancah perpolitikan tanah air. Segendang sepenarian, setahun sebelum pesta rakyat pada 2014 dimulai, sejumlah partai besar telah siap tempur guna memasuki tahun politik tersebut. Sejumlah nama pun telah masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anehnya, mereka berprofesi sebagai artis yang jelas-jelas tak cocok memimpin rakyat. Artis bukanlah sebuah profesi yang buruk, tapi ketika mereka masuk ke ranah politik maka akan menjadi buruk. Bukan maksud penulis untuk memojokkan profesi ini, tapi begitulah fakta di lapangan. Sebuah paradigma paradoks, artis dicap baik di mata masyarakat awam melalui popularitasnya, tapi menjadi tak berkualitas di mata para pengamat politik lantaran tak punya kredibilitas sebagai calon pemimpin. Banyak kalangan artis justru tak memiliki pengetahuan yang luas seputar ilmu tata negara.
Dewasa ini di Indonesia, pemanfaatan profesi artis dalam mendulang hak suara menjadi tren di kalangan partai politik (parpol). Fenomena membludaknya caleg artis dinilai sebagai sebuah ketidaksiapan partai dalam menyiapkan kader sebagai anggota legislatif. Parpol justru mengabaikan aspek kompetisi, rekam jejak, dan komitmen lantaran mereka berpikir caleg artis akan mempermudah kerja partai dalam menarik simpati masyarakat. Dengan kata lain, parpol masih memanfaatkan psikologis pemilih yang masih segan akan sosok populer di layar kaca. Hemat kata, parpol saat ini masih terjebak dalam pragmatisme politik di mana pengusungan caleg hanya berdasarkan kepopuleran dan modal besar yang besar.
Etika artis yang sembrono, dinilai akan berdampak kepada karir politik ketika menjabat selaku wakil rakyat di Gedung Senayan, Jakarta. Maraknya artis yang keluar masuk dunia malam menjadi catatan buruk tersendiri bagi masyarakat. Parpol seakan tak serius mempersiapkan caleg di Pemilu 2014 mendatang.
Kesalahan tak lantas ditujukan hanya kepada parpol semata. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dirasa memiliki andil besar ketika caleg artis kian menjamur di kertas pemilih. Kalau saja KPU tak mengeluarkan undang-undang yang membebaskan semua elemen masyarakat bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tentu fenomena ini tak akan terjadi.
Parpol Kehabisan Calon
Caleg artis adalah sebuah fenomena yang telah menggurita di bangsa ini. Semisal pada tahun 2004 lalu, saat di mana banyaknya artis berduyun-duyun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yang dinilai tak tahu juntrungannya. Maju ke bursa caleg, seakan memperjelas bahwa bangsa ini tak memiliki calon yang berkualitas baik untuk maju ke kancah dunia politik. Satu hal yang menjadi titik perhatian penulis dalam menilai fenomena ini, yakni ketimpang sosial akan dirasakan jelas oleh masyarakat.
Semisal, Tantowi Yahya yang berlatar belakang artis dan pengusaha menjadi anggota legislatif di Riau sejak terpilih tahun 2009 lalu. Artis yang kaya akan semakin kaya ketika mereka telah masuk ke lahan basah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Fenomena lucu lainnya, banyak artis direkrut masuk parpol setahun menjelang pemilu. Pertanyaannya adalah, apakah parpol kini telah kehabisan calon? Artis yang berilmu kurang dengan pemahaman yang minim tentang politik, telah sukses menjadi korban dari penggiat parpol dalam menaikkan elektabilitas partai di mata masyarakat. Sungguh fenomena yang ironi menghinggapi bangsa ini, saat di mana kondisi politik kian mundur.
