Suara Mahasiswa 
Sumber: Antara Foto
Suaramahasiswa.info, Unisba- Bencana banjir disertai longsor melanda sejumlah provinsi yang ada di Pulau Sumatra, tepatnya wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada akhir November 2025. Penghujung tahun yang ditutup oleh duka dari banyaknya nyawa yang menghilang menimbulkan pilu dari seluruh masyarakat Indonesia.
Hingga Rabu, (14/1) jumlah korban meninggal dunia akibat bencana mencapai 1.190 jiwa. Banyaknya simpati dan bantuan yang diberikan dari masyarakat dalam bentuk materil maupun non materil tentunya mencerminkan sikap gotong royong.
Di samping itu, masyarakat menilai adanya keterlambatan pemerintah dalam menangani longsor di Sumatra. Menurut survei dari BeData Technology mengenai Sentimen Analisis Masyarakat terhadap Pemerintah Saat Bencana Sumatra, lambannya penanganan tanggap darurat bencana menjadi perhatian utama.
Terjadinya bencana ini dipersepsikan bukan hanya sebagai krisis alam, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Terlihat dari sentimen publik mengenai penanggulangan bencana di Sumatra sangat didominasi oleh ketidakpuasan dengan 76% komentar negatif.
Komentar negatif di media massa tersebut diungguli dengan kata seperti “bencana”, “pemerintah”, “nasional”, “hutan”, “banjir” dan “pejabat”. Hal ini menunjukkan tekanan opini publik yang tinggi terhadap pemerintah, terutama terkait keterlambatan respons, lemahnya koordinasi, minimnya kehadiran pejabat, serta isu pencegahan lingkungan.
Munculnya kata “hutan” dan “alam” juga menandakan bahwa publik mengaitkan bencana dengan kerusakan lingkungan dan deforestasi yang terjadi di wilayah Sumatra. Deforestasi membuat hutan kehilangan fungsi sebagai penyerap air, tak heran hutan Sumatra kehilangan daya serap airnya yang mengakibatkan banjir.
Meskipun begitu, komentar netral dan positif dengan masing-masing berjumlah sebanyak 12% pun kerap muncul diperbincangkan publik. Ini memperlihatkan fokus pada informasi faktual dan permintaan kejelasan. Kata yang banyak digunakan seperti “bencana”, “nasional”, “pemerintah”, “sumatera”, “harus”, “bantuan”, dan “daerah”.
Komentar tersebut lebih banyak membahas tentang penjelasan informasi status bencana nasional yang belum ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun tidak bersifat emosional seperti komentar negatif, tetapi tetap menunjukan perhatian publik yang tinggi.
Banyaknya komentar yang membanjiri media sosial diikuti dengan keresahan yang dirasakan masyarakat karena kurangnya respon yang tanggap dari pemerintah. Bencana Sumatra menunjukkan krisis kepercayaan, di mana publik lebih menghargai kehadiran dan empati nyata dibanding kebijakan semata.
Sumber: BeData Technology
Penulis: Aura Lestari Sandy/SM
Editor: Sausan Mumtaz Sabila/SM
