Suara Mahasiswa 
Sekretaris Yayasan Irfan Safrudin, Rektor Unisba Edi Setiadi, Koordinator lapangan aksi Lutfi, Wakil Rektor III Asep Ramdhan dan Wakil Rektor II Atih Rohaeti saat audiensi di Gedung Aquarium, Jalan Tamansari No. 1, Kota Bandung. (Ifsani/SM)
Suaramahasiswa.info, Unisba – Pada lanjutan aksi Jumat (14/9) lalu, Keluarga Besar Mahasiswa Unisba (KBMU) menggelar audiensi Senin (17/9) di Gedung Aquarium, Jalan Tamansari No. 1 dengan pihak rektorat dan Yayasan Unisba. Pihak rektorat yang hadir antara lain Rektor Unisba, Edi Setiadi bersama Wakil Rektor juga Ketua Yayasan, Miftah Faridl dan Sekretaris Yayasan, Irfan Safrudin.
Saat audiensi tersebut, rektorat dan yayasan menjawab beberapa tuntutan yang dilayangkan lewat petisi oleh KBMU. Tuntutan tersebut antara lain kesesuaian jumlah mahasiswa, transparansi dana smart water, dan Koprasi Syari’ah Dosen dan Karyawan (Kopkardos) di Ranggagading.
Wakil Rektor I, Harits Nu’man mengatakan Unisba memiliki jumlah mahasiswa yang ideal. Hal itu, menurutnya, ditinjau dari Angka Efisiensi Edukasi (AEE). “Perguruan tinggi yang ideal berdasarkan AEE itu berjumlah 18-25 persen, Unisba memiliki 19 persen AEE jadi bisa disebut ideal,” jelasnya saat audiensi.
Selain itu terkait dana smart water, Wakil Rektor II, Atih Rohaeti membeberkan dana fasilitas tersebut. Atih menjelaskan, dana smart water diambil dari uang kuliah mahasiswa baru. “Ditagihan itu ada 500 ribu, 250 ribu untuk smart water dan 180 ribu untuk tumblr. Sedangkan 300 ribu untuk biaya kesehatan,” ujarnya.
Atih menambahkan, untuk saat ini yang bisa mengakses smart water hanya mahasiswa baru lantaran mereka memiliki chip yang bisa dinikmati selama delapan semester. Ia merencanakan untuk memasifkan fasilitas tersebut untuk semua mahasiswa.
Sedangkan persoalan Kopkardos di Ranggagading, Edi mengungkapkan memang sudah terlalu lama. Saat Malam Keakraban (Makrab) Badan Eksekutif Mahasiswa Unisba (BEMU) pada 15 Mei 2018, Kopkardos dijanjikan selama dua bulan di Ranggagading.
Segala persoalan di Unisba, seperti fasilitas, padatnya ruang publik dan sebagainya, menurut Irfan harus dimaklumi. Hal itu karena Unisba merupakan perguruan tinggi yang mandiri (swasta). “Mungkin satu sampai dua tahun ini kita banyak persoalan, tapi mungkin untuk tiga sampai lima tahun ke depan ini akan normal kembali.”
Koordinator lapangan aksi, Lutfi mengatakan audiensi kali ini belum usai. Ia memberi waktu pihak rektorat dan yayasan untuk rapat evaluasi selama satu minggu. “Setelah itu kita adakan audiensi kedua untuk menanyakan tuntutan yang belum dibahas,” jelas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) itu. (Febrian/SM)
