Kasus Pemukulan Jurnalis Persma Unindra Belum Alami Perkembangan

Sejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak (Geram) melakukan aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3/2020). (Foto/ANTARA FOTO)

Suaramahasiswa.info, Jakarta – Terhitung sejak Minggu (22/3) kasus kekerasan terhadap anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Progress Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI Jakarta, ARM belum mengalami perkembangan signifikan. Kekerasan yang dilakukan oleh kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FTMIPA Unindra menuai kecaman publik.

Humas Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Progress Unindra, Dhea Sophia mengatakan hingga saat ini belum ada pemanggilan terhadap korban maupun saksi dari kepolisian. Selain itu, koordinasi menjadi cukup sulit dalam kondisi pandemi sekarang. Namun mereka tetap melakukan diskusi untuk mengatur strategi menghadapi kasus ini.

Kasus penganiyayaan berawal dari tulisan opini ARM berjudul “Sesat Berpikir Kanda HMI Dalam Menyikapi Omnibus Law” yang dimuat LPM Progres. Pada Minggu (22/3), pihak HMI FTMIPA meminta tulisan diturunkan. ARM pun menawarkan opsi mengubah judul tulisan dengan menambahkan “HMI Komisariat Persiapan FTMIPA Unindra”. Diskusi malah memanas, hingga terjadi pemukulan oleh kader HMI kepada ARM.

Saat dihubungi Suara Mahasiswa, Ketua Umum HMI Komisariat FTMIPA Unindra, Ramadin Putra Ananda alias Remon mengatakan tidak ingin menanggapi secara khusus terkait kasus ini. Menurutnya, dalam keadaan emosi, hal tersebut bisa saja terjadi dengan spontan dan cepat.

“Pemukulan terjadi begitu cepat, saya tidak tau siapa saja pemukulnya,” tuturnya ketika diwawancarai melalui telepon pada Sabtu (28/3). Saat ini oknum HMI Komisariat FTMIPA yang menyatakan mendukung Omnimbus Law itu diberi sanksi berupa pembinaan.

Penganiyayaan ini dinilai telah menciderai demokrasi dan melanggar prinsip kebebasan pers. Dilansir dari Tirto, Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin menyebut mendesak Polres Jakarta Timur untuk menidaklanjuti pelaporan korban serta mendesak pihak Unindra PGRI memberi sanksi tegas terhadap pelaku tindak kekerasan. “Menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati asas-asas demokrasi dan prinsip kebebasan pers,” katanya.

Reporter: Sophia Latamaniskha

Penulis: Sophia Latamaniskha

Editor: Febrian Hafizh Muchtamar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *