Mahasiswa Kembali Gelar Aksi Meski Dikti Melarang

Salah satu massa aksi berorasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung pada Senin (30/9/2019). (Edgina Rizqon/SM)

Suaramahasiswa.info, Unisba – Menyikapi aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak sejumlah RUU kontroversial pada Senin (23/9), Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, mengancam akan melayangkan surat peringatan (SP) bagi rektor universitas yang mengizinkan mahasiswanya berdemo.

Perihal ini, beberapa perwakilan dari mahasiswa memberikan tanggapan dan penjelasannya. Presiden Mahasiswa STIE Ekuitas, Sukma Setiawan menjelaskan mengenai aksi yang digelar hari ini, ia dan kawan-kawan satu kampusnya telah mengantongi izin dari pihak kampus.

“Dari pada ke DPRD-nya masing-masing, jadi diperbolehkan agar bisa dikoordinir,” ucapnya ketika diwawancarai di Universitas Islam Bandung (Unisba) usai aksi pada Senin (30/9).

Sukma menyayangkan Menristekdikti mengeluarkan larangan aksi yang bertentangan dengan Undang-Undang (UU) penyampaian aspirasi dari rakyat. Ia merasa keputusan tersebut merupakan suatu tindakan gegabah dari pemerintah.

Sedangkan, Universitas Telkom menghimbau mahasiswanya untuk tidak mengikuti demo. Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Telkom, Adnan Imam Hidayat yang menjelaskan kampusnya tidak menyarankan hadir dalam aksi, namun juga tidak memberikan pelarangan apapun.

“Jadi himbauan kampus bukan larangan. Kampus melalui kemahasiswaan juga meminta pendataan agar tahu yang mana saja orang kita.”

Senada dengan Adnan, Wakil Presiden Mahasiswa Unisba, Sulton Arif Maulidi menyebutkan pihak kampus Unisba juga tidak memberikan anjuran maupun larangan terhadap turunnya mahasiswa ke lahan aksi. BEM Unisba sendiri juga tidak memberikan arahan apapun perihal aksi hari ini, karena satu dua hal. “Official Account (Oa) BEM-BEM di tiap Universitas itu sedang di pantau.”

Turut berpendapat, Mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) Muhammad Yusrizal menanggapi aturan Menristekdikti. Menurutnya aturan tersebut membatasi mahasiswa, ia menegaskan tidak ada lagi selain mahasiswa yang akan bergerak menanggapi pasal ‘karet’ [RUU] yang ia rasa telah dibuat guna memenuhi kepentingan DPR, bukannya untuk rakyat.

Lagi-lagi Evakuasi di Unisba

Kemudian, beriringan dengan diadakannya aksi yang ke sekian kalinya di depan gedung DPRD Jawa Barat pada Senin (30/9). Unisba rupanya kembali dijadikan pilihan sebagai posko evakuasi peserta aksi. Staff Kemahasiswaan Unisba, Hikmat Taufiq menjelaskan diterimanya para korban didasari rasa kemanusiaan.

Menegaskan pernyataan pihak Kemahasiswaan, Sulton menanggapi pihak universitas memang tidak menginginkan Unisba kembali menjadi tempat evakuasi. Namun, peserta aksi telah terlanjur berdatangan, kata Sulton, pihak rektorat tidak bisa berbuat banyak. “Enggak mungkin diusir, jadi atas dasar kemanusiaan di terima oleh kampus.”

Reporter: Shella Mellinia Salsabila, Muhammad Sodiq & Eriza Reziana

Penulis: Shella Mellinia Salsabila

Editor: Puspa Elissa Putri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *