LSIPK Benahi Kurikulum Unisba dalam Loka Karya

Salah seorang panitia LSIPK tengah menjelaskan tentang penyusunan Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diselenggarakan pada Rabu (16/08/17) di Gedung Pascasarjana jalan Punawaran No. 59, Kota Bandung. Acara yang diadakan LSIPK ini sebagai perubahan dari segi konten dan penambahan dalam strategi pembelajaran yang akan disama ratakan di setiap fakultas. (Intan/SM)

Suaramahasiswa.info, Unisba – Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kurikulum (LSIPK) Unisba, mengadakan acara pembahasan ‘Lokakarya Penyusunan Kurikulum Berbasis Nasional Indonesia (KKNI) untuk Mata Kuliah PAI dan MPK’ pada Rabu (16/8) di gedung Pascasarjana. Kepala Bagian Akademik Unisba, Iyan Bachtiar menjelaskan adanya mekanisme oleh Badan Penjamin Mutu (BPM) Unisba mengenai evaluasi kurikulum dalam tiga tahun sekali. “Sebelum ke tiga tahun itu kita melakukan antisipasi contohnya seperti loka karya,” ucap Iyan ketika ditemui di ruangannya.

Menurut Aep Saepudin, selaku sekertaris LSIPK, acara ini ditujukan untuk perubahan dari segi konten dan penambahan dalam strategi pembelajaran yang akan disama ratakan di setiap fakultas. Menurut Undang-Undang Perguruan Tinggi (UU PT) No.12 tahun 2012 tentang Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Aep menjelaskan bahwa terdapat empat mata kuliah yang diwajibkan oleh UU PT yakni Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Inggris.

Berkaitan dengan Lokakarya yang diadakan di Gedung Pascasarjana,Aep menjelaskan LSIPK dalam tiga tahun kebelakang melakukan pembenahan terkait adanya keislaman dalam kurikulum. Pada mulanya MPK berada dalam pengawasan setiap Fakultas, tetapi Unisba melakukan standarisasi. “Kita udah punya buku-buku internalnya yang memuat keislaman, selain buku yang diberikan Kementrian Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti),”  ungkap nya ketika di wawancarai usai acara.

Aep pun menambahkan, terdapat  perbedaan di setiap prodi bagi MPK. Ia menceritakan prodi manajemen dan akutansi memiliki mata kuliah pancasila dan kewarganegaraan secara terpisah. Akan tetapi, berbeda dengan Ekonomi yang menyatukan kedua mata kuliah pancasila dan kewarganegaraan. “Makanya harus di rubah, kalau tidak universitas akan terkena sanksi karena ini mata kuliah wajib,” jelasnya.

Dalam acara ini Aep berharap setelah perbaruan kurikulum yang mengacu terhadap KKNI dapat memunculkan kesamaan visi dan langkah dalam keislaman. “Untuk mahasiswa lebih terlihat keislamannya, akhlaknya, perubahan sikap dan mental. Parameternya pakaian kita selaku muslim dan memakmurkan masjid ,” tangkasnya. (Iqbal & Intan/SM)