Gio: PKL Imbas dari Rantai Permasalahan Terstruktur

Giovanny Dessy Austiningrum sedang memberikan penjelasan tentang permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sekretariat Pers Suara Mahasiswa Unisba Jalan Tamansari no.1 Bandung pada Kamis (21/7). Ia membeberkan, PKL merupakan imbas dari rantai permasalahan yang terstruktur dan luas. (Vigor M. Loematta/SM)

Suaramahasiswa.info, Unisba – Hari Kamis (21/7) pukul 15.00 WIB ini, Giovanny Dessy Austiningrum salah satu anggota organisasi Komune Rakapare berkunjung ke sekretariat Pers Suara Mahasiswa Unisba dalam acara Cinta Kata. Sebuah organisasi kepemudaan yang melakukan penelitian dan pergerakan sosial. Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) pun menjadi bahasan yang didiskusikan oleh Gio.

Ia pun menceritakan sejarah PKL bisa ada di Indonesia, PKL itu sudah ada sejak zaman Indonesia dijajah Inggris. Banyak para pedagang yang singgah dari berbagai luar Pulau Jawa, mereka pun (baca: PKL) menjajakan dagangannya di pusat-pusat keramaian.

Saat terjadi revolusi industri di Eropa ternyata mempengaruhi kolonial Inggris untuk membuat jalan. “Kolonial Inggris pun membuat jalan beserta trotoar yang dibuat selebar lima kaki, makanya mereka dipanggil PKL. Para pedagang yang sebelumnya sudah berjualan di sana tetapi berjualan ditempat sebelumnya,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan jika kebanyakan orang mengatakan PKL penyebab kemacetan, hal ini tidak diindahkan olehnya. Tanpa adanya PKL jalan masih macet. Pembagian zona seperti merah, kuning, dan hijau baginya tidak membantu mengatasi masalah kemacetan di kota.

Menjamurnya PKL di kota-kota besar menurutnya dikarenakan ada urbanisasi, yang disebabkan (dari penelitian mereka) konflik agraria. “Ketika mereka (baca: PKL) didesa tidak memilik pekerjaan lagi, karena sawahnya diambil oleh orang-orang kota, misalnya Agung Podomoro Land yang mengubah sawah-sawah tersebut menjadi kawasan industrial,” jelasnya.

Gio pun menjelaskan jika petani hanya menjadi penggarap saja, karena tanahnya dimiliki oleh orang kota. “Pengahasilannya saja tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka dan inipun terdesak mereka pindah ke kota,” ujarnya.

Selain itu menurut Gio, media pun turut andil dalam masalah ini. “Inikan orang desa yang kesehariannya bertani tapi ditelevisi selalu menyoroti kehidupan di kota metropolitan, padahalkan kota itu bukan Jakarta saja, kenapa mereka tidak menyoroti kehidupan di Flores atau NTT mungkin,” ungkapnya.

Padahal menurutnya mereka membutuhkan media yang membahas bagaimana tips dan trik bertani, berkebun ataupun berternak. “Merekapun terpengaruh karena melihat kehidupan kota ditelevisi yang sejahtera,” ujarnya. Ia pun berharap hasil penelitian Rakapare dapat merevisi UU mengenai PKL. (Wulan/SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *