Dosen Hukum Tata Negara: Aparat Harus Menimbang Sisi Kemanusiaan

Rodliyah Khuza’i saat ditemui Suara Mahasiswa di ruang Dosen Fakultas Dakwah Jalan Ranggagading no. 8 pada Rabu (15/6). Ia memberikan pendapatnya mengenai razia warung makan yang dilakukan Satpol PP Kota Serang pada Rabu (8/5) lalu. (Vigor M. Loematta/SM)

Suaramahasiswa.info, Unisba – Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, Banten yang merazia warung makan secara represif pada Rabu (8/5) menuai komentar dari beberapa civitas akademika Unisba. Salah satunya Nurul Chotidjah Dosen Hukum Tata Negara, ditemui di ruang dosen Fakultas Hukum Jl. Ranggagading no. 8 pada Rabu (14/5). Nurul memberikan komentarnya terkait tindakan aparat yang didasari Peraturan Daerah no 2 Tahun 2010 tentang penyakit masyarakat.

Menurut Nurul, ia menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara itu karena tidak menimbang sisi kemanusiaan di dalam hukum.”Di dalam hukum itu ada sisi kemanusiaannya. Setidaknya Satpol PP memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum bertindak,” paparnya.

Nurul berpendapat seharusnya ada sosialisasi sebelum bulan ramadan datang, bisa dilakukan dengan memasang plang. Selain itu, ia sendiri mempertanyakan tentang status warung tersebut.”Saya juga belum tahu warung itu sudah ada sejak dulu atau saat Ramadan. Bila sejak dulu, seharusnya pemilik sudah tahu tentang Perda tersebut (baca: Peraturan Daerah no 2 Tahun 2010),” ujarnya.

Ia berharap, ke depannya Satpol PP dan pedagang lebih toleran satu dengan yang lain. “Satpol PP harus bisa menafsirkan perda dengan lebih baik. Untuk pedagang harus mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah,” jelasnya.

Selain Nurul, Rodliyah Khuza’i dosen Fakultas Dakwah Unisba mengutarakan pendapatnya. Menurutnya, warung makan tersebut lebih baik mengikuti Perda yang berlaku dan aparat tidak bertindak dengan keras, “Lebih baik warung tersebut mengikuti Perda yang ada. Tapi, Satpol PP tidak bisa bertindak sekeras itu, harus ada peringatan lebih dahulu,” ujarnya.

Senada dengan Nurul, Rodliyah mengatakan Satpol PP seharusnya mengadakan sosialisasi terlebih dahulu karena tidak semua orang tahu dengan Perda, “Mungkin saja pemilik warung makan itu orang awam. Jadi Satpol PP harus melakukan sosialisasi lebih dulu,” tutup Rodhliyah. (Vigor M. Loematta/SM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *