Bagian I: Sampai Ditengah Periode, DAMU Selenggarakan STP BEMU

Hari terkahir Sidang Tengah Periode  yang dihadiri oleh Keluarga Besar Mahasiswa Unisba (KBMU) pada Minggu (08/10) di Student Center Unisba. Persidangan yang harusnya dihadiri KBMU, terhitung hanya empat orang peserta sidang yang tersisa hingga akhir diluar BEMU dan DAMU. Agenda peng evaluasian eksekutif unisba ini menghabiskan waktu kurang lebih tiga hari.

Suaramahasiswa.info, Unisba – Kabinet Harmonis yang di pimpin oleh Muhram Fauzi telah menghabiskan setengah periode untuk merampungkan program kerjanya. Tepat Jumat (06/10) malam lalu, DAMU selenggarakan Sidang Tengah Periode (STP) di Student Center, Kampus Tamansari Unisba. Agenda ini dihadiri oleh keluarga besar mahasiswa  Unisba. “Kalau saya lihat sekitar tiga puluh persennya hadir dan ini cukup meningkat jika dibandingkan dengan tahun kemarin,” ungkap Ketua DAMU Irfan Kafiyama pada Jumat (06/10).

Meski demikian, Staf Kemahasiswaan Hasyim Adnan berharap jika hari kedua dan ketiga STP bisa dihadiri peserta lebih dari malam pembukaan. “Kita ber-khusnudzan saja, semoga esok peserta sidangnya lebih banyak.” Ia sempat mengungkapkan perihal acara tahunan Expo yang akan diselenggarkan oleh BEMU haruslah dievaluasi. Menurutnya Expo ini harusnya hadir tepat waktu agar bisa membantu UKM dan LKM dalam penggaetan anggota baru.

Hal ini dirasa sangat terlambat karena UKM dan LKM sudah membuka pendaftaran jauh-jauh hari. Melihat kebelakang, di tahun 2016 mahasiswa tahun 2015 yang notabene ialah angkatan termuda, baru  merasakan expo di semester dua. Expo pun sempat vakum di Kabinet Bhineka, kala itu mahasiswa angkatan 2016 baru saja masuk Unisba.

Pembahasan sidang hari pertama ini baru sampai pleno I yakni peraturan sidang. Beberapa pembahasan sempat membuat peserta berdebat panjang. Aturan mengenai peserta sidang dan larangan merokok membuat situasi sidang yang mulanya hanya mengangguk-anggukan kepala saja menjadi riuh dengan pendapat.

Pemimpin sidang menunda agenda pada pukul setengah sebelas malam. Meski pembahasan baru sedikit, sidang harus di hentikan karena esok harinya SC akan digunakan untuk perkuliahan. Dalam keterangan kemahasiswaan pun hanya mengizinkan agenda hingga pukul 22.30 WIB.

Selepas acara digelar Muhram Fauzi mengaku siap dengan agenda Sabtu (07/10) yang membahas program kerja BEMU. “LPJ sudah kami serahkan sebelum ini dan program kerja insyaallah tujuh puluh persen sudah dilaksanakan,” tungkasnya.

Rangkaian ke dua STP: pembacaan LPJ dan evaluasi

Persidangan dilanjut pada Sabtu (07/10), di mulai dengan pembacaan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Mentri Luar Negri. Dalam hal ini Menlu sendiri hanya memiliki satu Proker yakni Fordis Jabar yang digelar pada awal kepengurusan. Sayangnya agenda ini berjalan sangat jauh dari ekspektasi awal panitia penyelenggara.

Tercatat beberapa evaluasi dalam proker BEMU ini. Mulai dari peserta yang hanya sedikit yakni kurang dari empat universitas se-Jabar. Tak hanya itu pemateri utama Tirto Karnavian pun turut membatalakan hadir. Akhirnya karena berbagai pertimbangan, Menlu Mansur Angkotasan memutuskan untuk memindahkan agenda acara yang mulanya di Graha Bhayangkara ke sekretariat BEMU. Meski demikian agenda ini tetap berjalan dengan mendiskusikan isu ekonomi dan pendidikan, politik juga hukum serta penyalahgunaan fungsi teknologi.

Tak sampai di situ agenda Fordis inipun dipersulit dalam hal keuangan. Entah kenapa kemahaiswaan tak mau menurunkan anggaran untuk acara. Keuangan yang menghidupi Fordis sendiri merupakan pemberian dari donatur yang jumlah totalnya sebanyak enam juta. Dalam keterangan setelahnya uang dari kemahasiswaan ini tidak turun karena pertanggung jawaban uang Rapat Kerja yang tersisa sebanyak Rp 2.700.000  belum dikembalikan.

Muhram menjelaskan jika uang ini dipakai untuk agenda silaturahmi, bersih-bersih dan persiapan program kerja Forum Diskusi Jawa Barat (Fordis Jabar) yakni bertemu pemateri yang notabene berada di luar kota. Setelahnya hal ini menjadi catatan dan evaluasi besar bagi keputusan Presma dan Wapresma. Karena banyak uang tidak turun dari kemahasiswaan yang diakbitkan perkara ini.

Mansur sendiri dalam evaluasinya mengatakan bahwa kurangnya partisipasi aktif dari staf Kemenlu dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan selama setengah periode ia menjabat. Dalam kondisi objektif Kemenlu, tertulis hanya tiga stafnya dengan tambahan kesibukan lain merupakan tenaga yang dimiliki kementriannya. Meski demikian tercatat sebelas aktifitas mulai dari seminar nasional sampai aksi sempat dilakukan Kemenlu.

Setelahnya evaluasi pun dilanjut dengan Kementrian Sosial dan Politik. Baiknya dalam kementrian ini tak begitu banyak evaluasi yang dibahas. Namun lagi-lagi keuangan dari kemahasiswaan yang tidak turun dalam debat calon rektor sempat membuat defisit anggaran. Tambahan evaluasi yang ditulis dalam LPJ Kemensospol juga tak jauh dari Unprofesional anggota kementrian itu sendiri. Hal lain yang menjadi catatan dalam kementrian ini ialah kurangnya tinjauan pada tim advokasi setiap fakultas.

Mengenai tugas pokok organisasi kementrian ini yang berhubungan dengan advokasi juga kebanyakan masih dalam proses. Di mana dalam laporannya belum benar-benar ada suatu hal yang dicapai atau berhasil menjebol keputusan rektorat. Tercatat advokasi yang pernah dilakukan ialah mengenai fasilitas kesekretariatan, UKT dan penambahan fasilitas lainnya.

Kementrian yang juga cukup panjang pembahasan evaluasinya yakni Kementrian Agama. Kementrian ini gagal melaksanakan Proker Islamic Fair yang persiapannya sudah sampai delapan puluh persen. Mulai dari tempat sampai keuangan menjadi pokok permasalahan dibatalkannya agenda ini.

Diungkapkan oleh Menag, Ikhlas M hakim bahwa pembatalan agenda ini dilakukan H-7 acara. Ia menceritakan jika universitas secara tiba-tiba tidak mengizinkan pemakaian tempat karena akan digunakan PPMB. Ia menyesalkan tindakan universitas yang tidak memberitahunya sejak jauh-jauh hari.  Sayangnya persiapan agenda ini sudah menghabiskan dana sebesar empat juta lebih namun acara tidak terselenggara. Pertimbangan ketakutan dalam defisit anggaran menjadi alasan pembatalan agenda ini.

Dana empat juta inipun dijelaskan jika hanya bentuk pinjaman dari kemahasiswaan yang harus dikembalikan. Sampai saat ini kemahasiwaan menurut Ikhlas, masih menuntut pengembalian uang. Keterangan menjelaskan uang ini merupakan bentuk pinjaman karena  anggaran sisa raker masih belum terselesaikan.

Tambahan Evaluais kinerja Kemenag pun menyangkut pada aktifitasnya. Konsistensi sampai konten yang diharap bisa menjangkau semua elemen menjadi catatan aktifitas Kemenag. Selain itu penerapan SK berkerudung dan larangan merokok masih hanya berbentuk obrolan belum diejawantahkan dalam bentuk aktifitas maupun proker pada mahasiswa. Tak jauh berbeda dengan permasalahan di kementrian lainnya, persoalan internal pun menjadi bahan evaluasi. (Ressy R Utari/SM)