Golput sebagai Gerakan Kritik Politik

Ilustrasi Golput. (Foto/Geotimes.co.id)

Suaramahasiswa.info – Tidak ada pengertian yang rinci terhadap kata golongan putih (Golput) di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Golongan Putih (Golput) merupakan istilah politik di Indonesia yang muncul dari gerakan mahasiswa dan para pemuda yang memprotes penyelenggaraan Pemilu Orde Baru 1971. Sekelompok pemuda ini membuat semacam simbol Golput yang dibuat seniman Balai Budaya.

Mengutip dari tirto.id, Golput adalah sebuah gerakan untuk datang ke kotak suara dan menusuk kertas putih di sekitar tanda gambar, bukan gambarnya. Kemudian hal itu mengakibatkan suaranya tidak sah, dan tidak dihitung. Jadi para pemilih tetap pergi ke bilik suara, tidak pasif. Belakangan ini golput kerapkali diartikan sama terhadap kondisi ketika seorang individu atau sekelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya karena apatis terhadap politik.

Dalam momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, sejumlah elemen masyarakat menyatakan bahwa Golput merupakan hak pilih dan bukan tindak pidana. Melansir dari tempo.co, bertempat di gedung YLBHI, Jakarta pada 23 Januari 2019 sejumlah lembaga yang terdiri dari ICJR, KontraS, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru, PBHI dan YLBHI tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Hak Sipil menggelar konferensi pers “Golput Itu Hak dan Bukan Tindak Pidana”.

Sejalan dengan hal tersebut, Dian Andriasari, seorang aktivis dari kalangan akademisi, menyatakan akan Golput dalam Pemilu 2019. Bukan tanpa alasan, Dosen Fakultas Hukum Unisba ini mengungkapkan jika sistem Presidential Thresshold yang diterapkan di Indonesia sejak lama sudah cacat.

Menurut Feri Amsari, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas lewat hukumonline.com, Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Misalnya dalam Pemilu tahun 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 20 persen suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Pasal 222 UU Pemilu tersebut dinyatakan konstitusional. Pada saat ini, ketentuan Presidential Threshold diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di mana ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya (pemilu diadakan serentak).

Dian meyambung, jika sistem yang dibuat memaksakan majunya dua paslon yang saat ini tengah bersaing di panggung politik. Sistem tersebut membuat partai-partai kecil serta peluang untuk calon independen semakin kecil dan sulit. “Bagaimana mungkin pasangan presiden itu bisa merepresentasikan kehendak rakyat ketika itu dikonversi ke dalam angka. Harusnya tidak boleh dibatasi,” tutur Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi itu.

Selain itu, politisasi agama menjadi alasan lain Dian dalam menentukan sikap. Ia berpandangan jika sentimen agama telah menjadi isu yang sengaja dibuat oleh elit politik sejak awal. Sentimen agama dianggap sebagai cara untuk mengambil, memanfaatkan serta meraup suara sebanyak mungkin dari sejumlah segmen masyarakat yang menganggap agama sebagai “opium”.

Lewat Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Peneliti LIPI, Syamsyudin Haris mengatakan “hadirnya Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang diusung oleh Joko Widodo dikhawatirkan akan memecah belah umat”. Padahal, lanjutnya, dalam sejarahnya, ulama memiliki tempat istimewa di kalangan umat, yaitu sebagai penjaga dan pengawal hati umat. Karena agama tidak bisa dicamapuradukan dengan politik.

Begitupun terjadi pada pihak paslon Prabowo-Sandi, mengutip dari katadata.id. Sebanyak 62 persen responden pendukung Prabowo lebih percaya informasi politik di medsos yang menyertakan simbol agama. Simbol agama tampak jelas dilakukan oleh Sandiaga Uno dalam kampanyenya di Stadion Semeru, Lamongan, Jawa Timur. Ketika itu Sandiaga mengibarkan bendera Nahdlatul Ulama (NU) yang kemudian menimbulkan komentar dari sejumlah pihak.

Data yang disebutkan di atas hanya sedikit dari sejumlah fakta yang terjadi selama rangkaian Pemilu 2019. Dian mengatakan jika Indonesia dibiarkan dalam kondisi seperti yang dijelaskan di atas, akan menjadi konflik yang dilanggengkan dan akan dimanfaatkan secara geopolitik oleh sejumlah kepentingan.

“Saya memilih gerakan golput ini sebagai bagian dari gerakan kritik politik dan kritik terhadap elit hari ini yang mana telah menyebabkan masyarakat tersegregasi, menggunakan agama sebagai alat politisasi menggunakan sentimen agama untuk memecah belah kemudian tidak jujur terhadap sejarah bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebelum dan ketika reformasi,” tuturnya.

Begitupun sikap Golput turut dinyatakan oleh salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Albi Anugerah. Ia memutuskan Golput karena politisasi agama yang kemudian menyebabkan perpecahan antar umat yang berakibat munculnya intolerasi umat beragama. “Di sini digarisbawahi, yah. Golput ini pilihan saya, saya tidak mengajak elemen manapun untuk bergolput karena menurut saya golput itu adalah pilihan saya lebih merasa berdosa jika saya memilihin pemimpin yang tidak benar ke depannya, rakyat yang menilai, penilaian saya seperti itu,” tuturnya.

Fenomena Golput di Indonesia disampaikan oleh sejumlah pihak. Pernyataan sikap Golput termuat dalam sebuah akun twitter bernama “Saya Golput 2019”. Akun tersebut memiliki jumlah followers sebanyak 1.627. Selain itu, menurut lembaga survei Alvara Research Center, jumlah pemilih yang belum memutuskan atau undecided voters meningkat menjadi 11,4 persen dibandingkan tahun 2018 yang berada pada kisaran 10,6 persen.

Fenomena Golput di Pilpres Amerika Serikat 2016

Pemilu presiden yang berlangsung pada 8 November 2016 lalu menjadi panggung politik antara Donald Trump dari Partai Republik, yang berhasil mengalahkan Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Dalam momen pemilu AS ini, kalangan Golput dianggap sebagai pihak yang tertuduh atas kekalahan Clinton karena angka suara Golput mendekati 50 persen. Hillary dinilai gagal memenangkan suara simpatisan Bernie Sanders, kandidat independen yang kalah dalam pemilihan primary di Partai Demokrat.

Seperti yang dikatakan Grace Natalie, Ketua Umum Partai Solidaritas Nasional (PSI) kepada tempo.co, ia mengajak masyarakat tidak menjadi Golput dalam Pilpres 2019. Dalam pernyataannya, Grace menilai kekalahan Clinton terjadi karena Golput. Hal ini dikuatkan berdasarkan analisis Clinton bahwa ia kalah karena para pemilih sudah dikuasai kebencian, dan kemudian tak bisa menjawab mengapa angka Golput begitu tinggi, apalagi soal kenapa sebagian pendukung Sanders yang umumnya dikenal liberal dan progresif yang kemudian membelot ke Trump.

Budiman Sudjatmiko yang merupakan salah satu aktivis mahasiswa dan tokoh gerakan Golput pada masa Orde Baru pun turut mengatakan hal yang serupa dengan Grace, “Hillary kalah oleh Trump dalam Pilpres, banyak pendukung Sanders yang memutuskan Golput.. (Tolong renungkan. Siapa yg diuntungkan jika sebagian pendukung pak @jokowi golput?),” cuit Anggota DPR RI lewat akun Twitter-nya pada Jumat (10/10/2018).

Reporter: Fadil Muhammad/SM

Penulis: Fadil Muhammad/SM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *