Sumber Daya Antariksa Buka Ladang Bisnis Antar Negara

Suka nonton? Dengerin radio? atau kegiatan broadcasting dan telekomunikasi lain? Sadarkah kalau mau menikmati apapun renyahnya acara televisi, teduhnya lantunan lagu lewat radio, serta kegiatan broadcasting lainnya itu menggunakan sumber daya antariksa yang terbatas? Tak banyak yang menyadari hal ini, tapi sudah seharusnya kita menyadari sejak dini agar dapat menentukan sikap yang akan diambil, bila pemerintah dirugikan atas eksploitasi sumber daya antariksa oleh negara lain. Untuk itu, pemerintah seharusnya dapat mencanangkan suatu regulasi yang tentunya ampuh jika diimplementasikan pada pihak atau perusahaan yang bergerak di bidang broadcasting dan telekomunikasi.

Sumber daya antariksa digunakan untuk kepentingan broadcasting dan telekomunikasi antara lain orbit dan frekuensi. Orbit adalah jalur atau tempat satelit menetap yang berfungsi menyalurkan frekuensi ke bumi. Macam-macam orbit itu antara lain GSO, MEO, dan LEO. Ketiga orbit tersebut hanya GSO yang memiliki nilai jual tinggi karena satelit yang ditembakan ke jalur orbit ini permanen, kualitas bagus, dan tidak mudah terlempar serta tersesat di antariksa. Lain halnya orbit LEO dan MEO yang tak jarang terlempar keluar jalur dan tersesat, rusak akibat terlempar menjadi sampah luar angkasa.

Beberapa waktu lalu sampah luar angkasa sempat membahayakan warga negara Indonesia. Satelit milik Rusia pernah jatuh di wilayah teritorial Indonesia, tepatnya di Garut. Pertanyaannya adalah ke pihak manakah warga negara Indonesia dapat menuntut ganti rugi? Tentu hal tersebut harus jelas regulasinya. Namun hal tersebut dapat dijembatani dengan lembaga International Telecomunication Union (ITU) atas permasalahan pemanfaatan sumber daya antariksa, perusahaan-perusahaan broadcasting dan telekomunikasi yang menggerakan perusahaannya berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan responsibilitas.

Sejak ada regulasi pemerintah di bidang perusahaan khususnya bidang broadcasting dan telekomunikasi, memperbolehkan adanya privatisasi, namun tak seluruhnya disambut baik oleh seluruh negara. Polemik ini menimbulkan dua pendapat yang kontras berbeda , di satu sisi adanya privatisasi, kecenderungan perusahaan memonopoli tak dapat dipungkiri ditambah responsibility terhadap lingkungan luar angkasa pun belum tentu dapat dilakukan sepenuhnya. Seperti yang diketahui privatisasi adalah mengalihkan atau menyerahkan kepemilikan saham mayoritas kepada pihak lain. Di sisi lain dengan adanya privatisasi, perusahaan dalam mengelola sumber daya antariksa ini dianggap perlu adanya beberapa faktor, kemajuan teknologi yang sangat cepat, ketidakpuasan terhadap performa BUMN sehingga diperlukan gebrakan baru dalam pengelolaan sumber daya antariksa, serta desakan dari perdagangan internasional.

Perdagangan internasional ini dapat menjadi ladang bisnis bagi para pelaku usaha yang dinaungi oleh pemerintah. Namun yang perlu ditekankan disini, eksploitasi sumber daya antariksa belum menemukan energi alternatifnya, padahal harus diperhatikan prosesnya, salah-salah merugikan negara kita sendiri maupun negara orang lain. Bisnis di bidang telekomunikasi dan broadcasting itu memang sangat menjanjikan, selain menambah pemasukan negara juga berdampak pada progresivitas yang signifikan terhadap arus komunikasi mealui teknologi. Terbukti dengan kerjasama Rusia dan Indonesia saat peluncuran satelit di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), selain itu dengan letak orbit di atas yurisdiksi negara yang strategis, kita dapat membuka pangkalan peluncuran di berbagai wilayah Indonesia sehingga bisa disewakan ke negara lain sebagai pangkal untuk peluncuran satelit . Jadi bila dapat mengeksplor sumber daya antariksa yang kita miliki tentu bisa menjadi bisnis yang menjanjikan untuk pemasukan negara, namun hal tersebut harus diimbangi pula dengan sumber daya manusia yang ampuh tentunya. (Rimma Artarinni/SM)