Jajak Historis Student Government Mahasiswa

  1.  

Para pemuda Muslim di Jakarta menuntut agar PKI dibubarkan. Oktober 1965. (Foto/Getty Images)

Suaramahasiswa.info – Seorang tokoh Muhammadiyah, mendiang Said Tuheley dalam pemberitaan Jurusan Kampus Universitas Islam Indonesia (2006:5), mengatakan jika student government dimunculkan sejak tahun 1960-an. Pada dasarnya makna student government baginya hanyalah organisasi biasa. Konsep awalnya ialah adanya Dewan Mahasiswa  dan Majelis Permusyarawatan Mahasiswa.

“Dia tidak terlepas dari universitas, merupakan badan dalam universitas. Pengangkatannya melalui SK, Rektor, tapi diberi kewenangan besar untuk mengelola dirinya sendiri, dan ketika wisuda ada sambutan Dewan Mahasiswa. Jadi itu hanya organisasi biasa. Jangan dimaknai sebagai sebuah pemerintahan yang punya kedaulatan. Ini nggak ada ceritanya,” pungkasnya.

Student government merujuk pada konsep kelembagaan dan proses pelaksanaan pemerintahan di tingkat universitas. Hal itu disebut oleh Grezia Eleganza Nur Pradani dalam paper­-nya berjudul Gerakan Sosial di Indonesia : Studi Kasus Gerakan Mahasiswa Tahun 1974 (2014:3). Asumsinya, kampus adalah sebuah negara, maka perlu adanya suatu pengaturan di tingkat mahasiswa untuk meningkatkan kehidupan demokratis.

Tak banyak studi yang membahas mengenai student government. Abdul Gaffar Karim, seorang dosen konsentrasi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, menemukan pembahahasan tersebut dalam buku Miller dan Nadler yang berjudul Student Governance and Institutional Policy: Formation and Implementation (2006).

Miller dan Nadler dalam artikel Abdul di laman agkarim.staff.ugm.ac.id (2010) menyebut ada tiga fungsi pokok student government, yaitu sebagai advocacy, representation, and voice. Intinya, student government adalah lembaga representasi—sebagai sebuah lembaga yang anggotanya dipilih. Lembaga itu mampu memainkan peran advokasi bagi  mahasiswa. Tugas utamanya adalah memformulasikan dan menyuarakan opini serta kepentingan mahasiswa. Lembaga diharapkan jadi manifestasi dari harapan dan kepentingan riil mahasiswa di kampus.

Lebih dari itu, mahasiswa juga memiliki peran untuk advokasi dengan berusaha untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional. Sebagai bentuk representasi, artinya mahasiswa dapat membawa aspirasi masyarakat lalu dibawa dalam bentuk strategi advokasi. Terakhir, mahasiswa juga menyuarakan kepentingan rakyat sebagai gerakan moral dan intelektual.

Iringan Student Government dengan Organisasi Ekstra Kampus

Invansi ideologi eksternal dan adanya pragmatisme di kalangan mahasiswa terhadap student government dicap menjadi kekhawatiran lantaran adanya tunggangan politik kelompok terentu dalam kehidupan mahasiswa. Merujuk pada artikel Tirto.id (2018) yang berjudul Riwayat Gerakan Mahasiswa: Dari Dema hingga BEM, Dewan Mahasiswa atau biasa disingkat Dema disebut menjadi wadah belajar berpolitik karena berfungsi sebagai student government. Dema dibentuk di berbagai universitas di Indonesia pada tahun 1950-an.

Namun, Dema acapkali telah membuka saluran masuknya politik kelompok tertentu di kehidupan kampus. Dody Rudianto dalam bukunya Gerakan mahasiswa dalam Perspektif Perubahan Politik Nasional, menyebut jika organisasi-organisasi ekstra kampus saling berebut kursi kekuasaan Dema. Pada saat itu, ketika Indonesia tengah menganut sistem Demokrasi Parlementer, geliat organisasi ekstra kampus telah berbasis ideologi, bahkan berafiliasi dengan partai politik. 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berafiliasi pada gerakan Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) berafiliasi dengan PKI, Perkumpulan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang berbasis Katolik, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII) yang dekat dengan NU, atau Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) yang berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Organisasi intra-ekstra kampus berperan dalam transformasi dari Orde Lama ke Orde Baru tahun 1966. Hadirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) sebagai solidaritas perjuangan yang dibangun antar lembaga kemahasiswaan termasuk organisasi ekstra, berhasil menumbangkan PKI beserta tuntutan lainnya. Puncak perlawanan mahasiswa yang didukung militer ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno. Hal tersebut ditulis dari penelitian Gili Argenti (2016:11) berjudul Gerakan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Mahasiswa Tahun 1974.

Runtuhnya Orde Lama menjadi titik pertentangan mahasiswa di KAMI. Di sini student government merujuk pada masuknya mahasiswa dalam pemerintahan Indonesia. Kubu terbagi ke dalam dua pilihan, yaitu kubu dengan kekuatan moral serta kubu dengan kekuatan politik. Khusus kubu moral, anggapannya mahasiswa hanya berperan sebagai aktor politik, ketika krisis telah usai, mereka kembali ke kampus untuk melanjutkan studinya. Sedangkan kubu politik, mereka ikut terlibat dalam struktur kekuasaan, menjadi pejabat atau anggota parlemen.

Memasuki awal tahun 1969, eksodus besar-besaran terjadi di organisasi mahasiswa untuk meninggalkan KAMI. Dunia kemahasiswaan menunjukan era baru. Organisasi ektra kampus mulai memudar dan kehilangan popularitasnya. Sejak 1967, perlahan-lahan mahasiswa mulai disibukan dengan kegiatan perkuliahan.

Organisasi intra kampus kemudian menggantikan peran organisasi ekstra. Di sinilah organisasi intra kampus menjadikan diri sebagai organisasi yang independen terhadap pengaruh apapun dari luar kampus, mereka menjaga identitas diri sebagai student government. Fokus mereka ialah: melakukan gerakan perlawanan melalui cara-cara ekstra parlementer terhadap korupsi dan sikap anti demokrasi di kalangan penguasa.

NKK/BKK Matikan Dema

Dema sebagai pelaksana fungsi student government dimatikan sejak era Soeharto melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kehamasiswaan (NKK/BKK) pada 1978. Melalui penelitian Zainal C. Airlangga berjudul Peran Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas Indonesia dalam Pembentukan Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (2009:35), Dema dibubarkan. Organisasi mahasiswa tingkat universitas ditiadakan. Hasilnya, di sejumlah kampus, organisasi mahasiswa intra kampus hanya terbangun di tingkat fakultas, yaitu Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa. Hal ini membuat dua lembaga tersebut bergerak secara tersendiri, terkotak-kotak, dan melemahkan integritas mahasiswa UI. Hal serupa pun terjadi di berbagai kampus di Indonesia.

Pada tahun 1990, ketika posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dijabat oleh Fuad Hassan, ruang gerak mahasiswa kembali dibuka dengan kehadiran Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Namun, kehadiran SMPT hanyalah sebatas lembaga koordinasi Senat Mahasiswa Fakultas dan ketua himpunan mahasiswa jurusan. Sempat dikritik dan ditolak, namun para aktivis mahasiswa melihat adanya peluang dalam pembentukan Senat Mahasiswa. Dari situ, mekanisme legislatif dan eksekutif kembali terbangun.

Reformasi 1998 berlangsung, konsep Senat Mahasiswa berubah. Untuk mengeksekusi program-program kerjanya, maka lahirlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang menjalankan fungsi eksekutif. Sementara Senat Mahasiswa yang menjalankan fungsi legislatif dinamakan Dewan Permusyarawatan Mahasiswa (DPM).

Penulis: Fadil Muhammad

Editor: Febrian Hafizh Muchtamar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *