BBM Naik, Jurus Pemerintah Lindungi APBN

Tak tahu juntrungnya, wacana dua harga mendadak dibatalkan hanya karena opsi itu digoyang oleh statement para pengamat ekonomi tanah air –yang menduga pemerintah akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan di lapangan. Keputusan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bukanlah sebuah perkara gampang. Butuh kecermatan tinggi agar tak menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Kita ketahui, BBM adalah isu sensitif yang mudah panas.

Sejarah mencatat, pemerintah telah menaikan harga BBM sebanyak 28 kali terhitung sejak tahun 1967 hingga 2008. Rezim Soeharto adalah yang terdamai. Selama pemerintahan Soeharto, kenaikan harga BBM tak diwarnai gejolak sosial di tengah masyarakat. Ada dua penyebab utama mengapa masyarakat tak berani protes, pertama, rakyat takut akan kekuasaan otoriter, kedua, pada masa itu ekonomi masyarakat relatif stabil.

Pasca reformasi tahun 1998, lebih tepatnya di bawah kekuasaan Presiden SBY saat ini, kebijakan galau dalam menaikan harga BBM dilakukan pemerintah, sehingga menimbulkan gejolak ekonomi di masyarakat. Semisal, maraknya kasus yang kita tengok di media massa baru-baru ini seperti kelangkaan solar di berbagai daerah mengakibatkan banyak truk tak bisa berjalan, akibatnya pasokan pangan terkendala. Nelayan yang membutuhkan solar untuk bahan bakar perahu terpaksa harus merasakan efek kelangkaan ini. Angkutan umum seperti bus pun turut tak beroperasi. Padahal, jelas-jelas harga BBM belum dinaikkan.

Subsidi BBM yang dipatok pada angka 46 juta kiloliter diperkirakan akan habis pada September mendatang. Alhasil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membengkak hingga Rp 446,8 triliun. Mau tak mau, pemerintah harus menempuh jalan terjal dengan mengurangi subsidi BBM demi menyelamatkan bangsa ini dari kondisi keuangan yang sedang morat-marit, akibat nilai tukar rupiah yang terus tertekan dolar.

Mengenai dampak kenaikan BBM, pemerintah akan siapkan dana kompensasi guna melindungi golongan tak mampu. Adapun kompensasi yang akan dikucurkan nanti antara lain bantuan langsung, pemberian Raskin, beasiswa miskin, dan Program Keluarga Harapan.

Harga keekonomian BBM jenis premium di kancah dunia menyentuh Rp 10 ribu, saat ini harga di dalam negeri Rp 4.500 per liter. Jika opsi kenaikan BBM tetap tak direalisasikan, pemerintah akan mengalami kerugian sebesar Rp 5.500 per liter yang dipakai untuk menutup belanja tersebut.

Kenaikan harga BBM pun akan diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Pemerintah berharap, APBN-P rampung pada Mei bulan depan. Kenaikan harga BBM adalah jalan terakhir jika memang tak ditemukan opsi lain. BBM akan dinaikkan apabila dana kompensasi telah siap. Pemerintah telah merencanakan persiapan itu dalam APBN-P 2013 yang akan diajukan ke DPR.

Sungguh sebuah persoalan yang begitu dramatis menghinggapi bangsa ini. Tak ada keputusan yang tak mengandung resiko. Apabila pemerintah membatalkan opsi kenaikan BBM, uang subsidi BBM akan menjadi beban berat bagi negara. Kita selaku warga pun harus memikul beban berat itu secara bersama dengan cara membayar subsidi agar kesehatan fiskal dan APBN bangsa ini tetap terjaga. Pilih mana?