[Artikel] Formalitas Kemerdekaan

Hari ini merupakan ke-70 kalinya kita merayakan “pesta demokrasi” kemerdekaan Indonesia. Televisi dan beberapa media massa banyak yang menjadikannya headline pemberitaan. Film-film perjuangan pahlawan dan segala sesuatu peninggalan sebelum dan sesudah kemerdekaan juga ikut disiarkan. Inilah pesta demokrasi itu, semata-mata untuk mengenang kembali nilai-nilai kepahlawanan dan esensi dari kemerdekaan itu sendiri. Para elite politik pun tidak ketinggalan dengan pidato politiknya untuk meneriakkan kemerdekaan dan perubahan. Namun, sudahkah mereka benar-benar menjadikan hari penting ini untuk ajang perubahan? Atau masih sebatas formalitas saja?

Mau tidak mau, elite politik harus berperan aktif untuk kembali mendapatkan esensi kemerdekaan. Selama ini mereka terkesan acuh tak acuh dengan kondisi bangsa ini. Sudah seharusnya mereka menjadi contoh sebagai pemimpin yang memperjuangkan tujuan kebangasaan daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Belakangan ini semangat kebangsaan dikalang politikus, terutama yang sedang berkuasa pun merosot. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di negeri ini. Belum satu perkara tuntas terusut, muncul lagi perkara-perkara besar yang menghebohkan.

Mulai dari ketidakjelasan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, kasus korupsi yang melibatkan petinggi pemerintahan kota medan dan pengacara terkenal, terakhir para penegak hukum yang ikut “bermain” dalam cicak vs buaya Season 2. Itu merupakan sederetan kasus besar yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pihak kepolisian hingga saat ini. Kebanyakan kasus tersebut dilakukan oleh mereka elite politik yang saat ini dipercaya masyarakat untuk memegang amanah. Lantas mengapa kasus tersebut masih saja terjadi? Jawabannya, karena kualitas para petingggi politik kita masih di bawah standar. Masih mengedepankan kepentingan kelompok daripada menjalankan amanah untuk mengelola negara. Kebanyakan politisi ini masih pragmatis. Hanya memikirkan transaksi, negosiasi, atau kesepakatan jangka pendek.
Jauh sebelum kemerdekaan, dulu para pahlawan bekerja dengan keikhlasan. Mereka mengerti benar esensi kemerdekaan. Jangankan harta, nyawa pun mereka pertaruhkan untuk kemerdekaan anak cucunya kelak. Integritas dalam diri mereka masih melekat sempurna. Ini yang tidak dimiliki kebanyakan politisi di Indonesia. Sedikit-dikit uang. Tidak uang, tidak jalan. Mereka tidak mengenal konsep keikhlasan untuk berbakti.

Padahal jelas-jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, pemerintahan Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksankan ketertiban dunia. Namun, sepertinya pembukaan UUD ini belum berlaku bagi mereka.

Sudah saatnya kita menjadikan negara ini sebagai contoh negara yang beradab dan menghargai keadilan. Sudah sepatutnya momentum hari kemerdekaan ini jadi ajang intropeksi bagi kita semua selaku warga negara, terutama anda, elite politik yang sedang berkuasa. Lantas, bagaimana caranya? Hindari pikiran pragmatis. Belajar konsep keikhlasan. Negara kita adalah Negara yang kaya, maka gunakanlah kekayaan hati untuk merawatnya. Yang paling penting adalah menjadikan pembukaan UUD 1945 tadi sebagai panduan untuk intropeksi diri. Semoga Indonesia tambah dewasa dalam menyikapi permasalah yang ada. Merdeka! (Wildan A./SM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *